Mendagri: Bagi Pemerintah, PPP Cuma Satu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah mendukung Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung untuk melakukan islah seutuhnya.

Karena itu melalui Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah memutuskan untuk mengaktifkan kembali kepengurusan hasil Muktamar Bandung 2011 yang sudah habis masa kepengurusannya.

"Bagi pemerintah, dan saya pribadi, PPP hanya satu," kata Tjahjo saat membuka Musyawarah Kerja Nasional PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Selain Tjahjo, dalam Mukernas yang digelar kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung ini hadir pula Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah.

Selain itu, hadir pula perwakilan parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PAN dan PKPI.

"Ibarat satu keluarga ada kakak-adik suami-istri ribut-ribut, tapi intinya PPP tetap satu keluarga," ucap Politisi PDI-P ini.

Hal yang terpenting, lanjut Tjahjo, jangan sampai perseteruan antara kubu kepengurusan Muktamar Jakarta dan Surabaya membuat PPP punah dari dunia perpolitikan Indonesia. Apalagi, PPP termasuk parpol yang tertua di negeri ini.

"PPP harus tetap ada selama republik ini ada," ujar Tjahjo.