Nurdin Halid Disebut Intimidasi Pengurus Daerah Jelang Munas Golkar

Tim sukses bakal calon ketum Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo mengatakan, upaya intimidasi ini terlihat dari pertemuan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi) Golkar di kediaman Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid, Rabu (17/2/2016) malam.

"Demokrasi intimidasi dan rekayasa seperti ini harus segera kita akhiri," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/2/2016).

(Baca: Nurdin Halid: Mereka Tidak Bisa Lawan Strategi Saya)

Bambang mengatakan, di pertemuan itu dihasilkan sejumlah kesepakatan. Pertama, para calon ketua umum dipersilahkan melaksanakan silaturahmi atau penyampaian visi misinya kepada DPD II (kabupaten/kota) Golkar se-Indonesia. Namun, pertemuan harus di bawah kendali dan koordinasi DPD I Golkar.

Kedua, DPD I dan II Golkar se-Indonesia, dalam menerima Caketum siapa pun, harus didasarkan kepada sikap kebersamaan, bukan atas dasar transaksional.

Ketiga, DPD I dan II Golkar di dalam menerima sosialisasi dari Caketum, tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan kepada salah satu Caketum.

(Baca: Aburizal Harap Ada Debat Publik Caketum Golkar dengan Poros Muda)

Keempat, DPD I Golkar diberikan kewenangan penuh untuk mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengatur DPD II Golkar daerahnya. Apabila ada DPD II Golkar yang melakukan komunikasi dengan caketum tanpa sepengetahun DPD I Golkar, maka DPD I Golkar diwajibkan melakukan tindakan organisasi sesuai AD/ART.

"Pertanyaan saya, apakah poin 1,2 dan 3 itu, ada dan diatur dalam AD/ART? Sehingga sanksinyanya seperti tertuang dalam point 4 menggunakan sanksi organisasi sesuai AD/ART?" ujar Bambang.

Saat dikonfirmasi, Nurdin mengakui pertemuan dengan DPD I yang dilakukan di kediamannya semalam. Dia juga mengakui soal empat poin kesepakatan yang disampaikan Bambang.

(Baca: Kepanitiaan Munas Golkar Ditentukan Akhir Bulan Ini)

Namun, dia menegaskan kehadirannya dalam forum itu sebagai Plt Ketua DPD I Sumatera Utara, bukan mewakil DPP Golkar. Dia juga menegaskan bahwa pertemuan itu tidak dimaksudkan untuk mengintimidasi pengurus daerah.

"DPD I memang harus mengontrol DPD II supaya tidak liar, supaya tidak ada politik uang," ujarnya.