Jaksa Agung Bersikeras Selesaikan Kasus Abraham Samad-BW dengan Deponering

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung tetap akan menyelesaikan kasus yang menjerat dua mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto melalui deponering.

Menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, penolakan dari anggota DPR bukan keputusan final lembaga tersebut.

"Isunya begitu (DPR menolak), tapi resmi belum kami terima. Apa pun jawabannya, itu kembali hak prerogatif Jaksa Agung," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Prasetyo menuturkan, dirinya sudah meminta pertimbangan beberapa pihak untuk menentukan cara menyelesaikan kasus Abraham-Bambang.

Salah satunya adalah meminta pertimbangan Kepala Polri.

Bagi Prasetyo, perbedaan pendapat merupakan hal lumrah saat mencari cara menyelesaikan masalah ini.

Akan tetapi, Prasetyo tidak ingin kasus Abraham-Bambang mengganggu harmonisasi lembaga penegak hukum, khususnya dalam upaya memberantas korupsi.

"Kita harus memperhatikan, memutuskan, karena aspirasi masyarakat tumbuh dan berkembang. Pemberantasan korupsi itu kepentingan umum, saya tidak mau terganggu dengan proses yang berjalan sekarang," ucapnya.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menolak keinginan Kejaksaan Agung yang akan melakukan deponering kasus yang menjerat dua mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Kejagung sebelumnya mengirimkan surat kepada Komisi III untuk meminta pertimbangan DPR mengenai opsi deponering ini.

"Kami tolak," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa seusai rapat terutup Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Desmond mengatakan, Komisi III menilai tak ada alasan kepentingan bagi kejaksaan untuk mengesampingkan kasus Abraham dan Bambang. Sebab, keduanya tak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK.

Desmond menambahkan, deponering justru bisa mendegradasi kerja institusi kepolisian yang sudah mengusut kasus ini.

Komisi III juga, lanjut dia, melihat deponering ini menandakan tidak profesionalnya kinerja kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

Abraham ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Selain Samad, polisi juga telah menetapkan wanita yang dibantu Samad memalsukan dokumen, yakni Feriyani Liem.

Adapun Bambang adalah tersangka perkara dugaan yang menyuruh saksi memberi keterangan palsu pada sidang Mahkamah MK, 2010 silam.

Saat itu, Bambang adalah kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati Kotawaringin Barat.

Kepolisian menangani kasus Abraham dan Bambang ini setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Kejaksaan sebelumnya pernah mengeluarkan deponering terkait kasus yang menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah yang ketika itu menjabat pimpinan KPK.