Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Pelantikan Gubernur Digelar di Istana?

Kompas.com - 12/02/2016, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuh pasang gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (12/2/2016) siang. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta.

Mereka yang dilantik yaitu Sahbirin Noor-Rudi Resnawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Zumi Zola-Fachrori Umar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Kemudian, pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Olly Dondokambey-Steven Octavianus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Selanjutnya, Muhammad Sani-Nurdin Basirun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Irianto Lambrie-Udin Hianggio sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Terakhir adalah pasangan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Mengapa pelantikan dilakukan di Istana?

Pelantikan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Pasal 163 diatur bahwa gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Jika presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh wakil presiden.

Namun, jika wakil presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh menteri.

Adapun bupati dan wali kota dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Jika gubernur berhalangan, pelantikan dilakukan oleh wakil gubernur atau menteri.

Seperti dikutip Situs Sekretariat Kabinet, Perpres ini menegaskan bahwa tata acara pelantikan gubernur mendasarkan pada protokol kepresidenan.

Sementara untuk acara pelantikan bupati dan wali kota dapat ditambahkan dengan pembacaan ayat suci Al Quran atau seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang dianut dan diyakini oleh bupati atau wali kota yang dilantik.

Adapun serah terima jabatan untuk gubernur dilakukan di ibu kota provinsi, dan untuk jabatan bupati dan wali kota dilakukan di ibu kota kabupaten/kota, yang disaksikan oleh Menteri (Mendagri) atau pejabat yang ditunjuk.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah gubernur pertama yang dilantik di Istana saat era pemerintahan Jokowi.

Jokowi melantik Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Rabu (19/11/2014). (Baca: Ahok Ketiban Pulung Jadi Gubernur Pertama yang Dilantik Presiden di Istana)

Dengan diterapkannya peraturan pelantikan gubernur di Istana Negara, maka secara otomatis tak akan ada lagi rapat paripurna istimewa pelantikan gubernur di DPRD provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com