Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Secara "De Facto" KMP Sudah Bubar

Kompas.com - 04/02/2016, 22:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu per satu partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Merah Putih memberikan dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kondisi tersebut secara tidak langsung membuat KMP telah bubar.

Parpol pertama yang memberikan dukungan kepada pemerintah, yaitu PPP. Dukungan tersebut diberikan ketika kubu M Rommahurmuziy menyelenggarakan Muktamar di Surabaya pada 2015 lalu.

Meski sempat terjadi konflik, akhirnya kubu Djan Faridz juga melakukan langkah serupa akhir pekan lalu.

Dukungan selanjutnya diberikan Partai Amanat Nasional disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kedua pimpinan partai itu masing-masing bertemu Presiden Jokowi untuk memberikan dukungan tersebut.

Terakhir, Partai Golkar memberikan dukungan ketika menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional akhir Januari 2016 lalu.

"Hampir setahun setengah, satu per satu mrotol karena itu (beri dukungan). Secara de facto KMP sudah bubar," ungkap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Kamis (4/2/2016).

Meski demikian, Muzani mengatakan, Gerindra akan tetap menjadi kekuatan oposisi bagi pemerintah. Sebab, sebaik apa pun jalannya pemerintahan, tetap memerlukan keberadaan oposisi untuk mengawasi kinerja mereka.

"Meskipun dengan kekuatan yang sedikit dan voting kalah. Kami tidak ingin perdebatan nantinya berujung voting, tapi perdebatan yang substantif," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com