Divestasi Saham Freeport

Renegosiasi kontrak

Duduk perkara kontrak karya Freeport tak lepas dari amandemen renegosiasi kontrak, sesuai amanat UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Pasal 159 (b) UU Minerba memberi mandat kepada pemerintah melakukan renegosiasi kontrak satu tahun setelah UU itu berlaku.

Renegosiasi kontrak dilakukan agar pertambangan strategis memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945.

Sejak 2012, antara pemerintah dan Freeport mulai melakukan renegosiasi kontrak dengan enam klausul: penerimaan negara; penciutan luas lahan; penggunaan barang-jasa dalam negeri; pembangunan smelter; divestasi saham; dan perpanjangan kontrak.

Freeport sendiri sepakat menciutkan luas lahan dari 212,950 hektar menjadi 90,360 hektar. Wilayah prospek telah dilepaskan untuk dimanfaatkan Pemprov Papua.

Freeport juga telah sepakat menaikkan royalti tembaga dari 3,5 persen menjadi 4 persen dan emas dari 1 persen menjadi 3,75 persen. Freeport akan membangun smelter tembaga di Gresik dengan nilai investasi 2,3 miliar dollar AS.

Hanya saja, pembangunan smelter belum berjalan karena Freeport belum mendapat kepastian hukum soal perpanjangan kontrak. Freeport ingin mendapat jaminan kelanjutan operasi dan kepastian fiskal sampai tahun 2041 sesuai rencana investasi perusahaan.

Jika saja pemerintah mengakhiri kontrak karya Freeport, bagaimana dengan upaya renegosiasi yang hampir pasti sudah disepakati antara Freeport dan pemerintah? Apakah renegosiasi kontrak antara perusahaan tambang dan pemerintah yang sudah dilakukan sejak tahun 2012 tak relevan lagi untuk dibicarakan?

Jika perpanjangan kontrak menjadi isu penting bagi Freeport Indonesia, maka, berhentilah berbicara soal renegosiasi kontrak. Freeport Indonesia harus menunda mengeluarkan kocek senilai 7 miliar dollar AS untuk pengembangan tambang underground, menunda membangun pabrik smelter tembaga, dan membatalkan kesepakatan kenaikan royalti tembaga dan emas.

Padahal, yang paling penting dari renegosiasi kontrak dengan Freeport adalah soal manfaat pengolahan tambang Grasberg bagi masyarakat Papua dan penerimaan negara.

Total investasi Freeport Indonesia untuk pengembangan masyarakat Papua pada tahun 1992-2014 sebesar 1,3 miliar dollar AS terlalu kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan asal AS itu dari pengolahan tambang Grasberg.

Dana investasi untuk pengembangan masyarakat mencakup kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus ditambah dua kali lipat agar kian banyak masyarakat Papua merasakan manfaat pengembangan sumber daya alam.

Pemerintah perlu mendesak Freeport membangun smelter di Papua agar memberi efek beragam bagi pembangunan Papua, bukan di Gresik, Jawa Timur. Pilihan lokasi pembangunan smelter di Gresik menyebabkan Papua kehilangan kesempatan investasi karena produk ikutan dari tembaga sangat banyak, seperti gypsum (untuk industri semen) dan copper slag (ton untuk semen dan beton).

Jika smelter dibangun di Papua, perusahaan-perusahaan semen, pupuk, berbodong-bondong merelokasi pabrik di Papua. Efek dari itu adalah harga semen yang selama ini jadi masalah di Papua menjadi lebih murah.

Pembangunan smelter di Gresik merugikan daerah penghasil mineral dan menguntungkan daerah di pusat industri seperti Jawa. Pembangunan smelter di Papua membuat daerah itu lebih menarik. Nilai tambah meningkat, perekrutan tenaga kerja juga meningkat dan pendapatan asli daerah ikut terdongkak.

Penentu akhir pembangunan smelter ada di tangan pemerintah. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar untuk pembangunan Papua.

Jokowi ingin mempercepat pembangunan ekonomi di Papua. Maka, pembangunan smelter di Papua merupakan jalan untuk mengurai kesenjangan pembangunan di Papua. Pemerintah harus menjelaskan bahwa prioritas kita adalah mengurangi jurang pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, termasuk Papua.

FERDY HASIMAN,

PENELITI PADA YOSEFARDI.COM/PT ALPHA RESEARCH DATABASE INDONESIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Februari 2016, di halaman 6 dengan judul "Divestasi Saham Freeport".