Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Gafatar: Kami Sudah Bubar, Tak Akan Penuhi Undangan MUI

Kompas.com - 02/02/2016, 14:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Wisnu Windhani mengatakan, perwakilan Gafatar tidak akan memenuhi undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI mengundang eks anggota Gafatar untuk meminta klarifikasi pada hari ini, Selasa (2/2/2016), pukul 14.00 WIB.

Wisnu mengatakan, alasan tidak memenuhi undangan MUI ialah karena Gafatar sudah membubarkan diri.

"Kami sudah bubar dan kami tidak menerima undangan karena tidak ada lagi alamat kami. Terima kasih," ujar Wisnu, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI, Utang Ranuwijaya, membenarkan bahwa MUI mengundang eks Ketua Umum Gafatar Mahful Tumanurung untuk dimintakan klarifikasi.

"Kami di tim pengkajian sedang mencari celah buat ketemu Mahful, untuk meminta klarifikasi atau tabayun. Ini bukan dialog, melainkan pendalaman, meminta klarifikasi. Kalau istilah polisi kan, BAP. Nah, itu yang akan dilakukan. Baik mengaku atau tidak, hanya bandingkan saja," ujarnya.

Menurut Utang, hasil dari proses pendalaman tersebut akan digunakan sebagai bahan dokumentasi dan pengkajian MUI.

Meski demikian, dia mengaku telah mendapatkan data yang lengkap mengenai Gafatar.

"Jadi, agenda kami berbicara dengan Mahful hanya sebagai formalitas proses pengkajian. Meskipun mereka tidak mau datang atau tidak mau menjawab pertanyaan, kami tidak masalah karena data kami sudah lengkap untuk nantinya mengeluarkan fatwa," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com