Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kereta Cepat Bermasalah, Fahri Hamzah Minta Jokowi Pecat Rini

Kompas.com - 02/02/2016, 12:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Fahri menganggap kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas oleh Rini sudah terbukti bermasalah.

"Ini perlu ditelaah, dan menteri-menteri yang bersangkutan perlu ditegur atau dipecat karena ini melanggar asas profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pejabat publik," kata Fahri saat menjadi keynote speech dalam diskusi publik bertajuk "Stop Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2016).

Ia menilai bahwa proyek kereta cepat sudah bermasalah sejak awal. Saat China ditunjuk sebagai pemenang tender, ada persetujuan agar proyek itu tidak mengeruk anggaran pendapatan dan belanja negara serta tidak ada jaminan pemerintah. Proyek dibiayai dengan utang 5,5 miliar dollar Amerika Serikat.

Namun, seiring berjalannya waktu, China meminta jaminan dari pemerintah.

(Baca: Rini Akui Indonesia Punya Pengalaman Buruk dengan China)

Di tengah pro dan kontra tentang proyek itu, akhir bulan lalu, Presiden Jokowi meresmikan pencanangan pembangunan atau peletakan batu pertama proyek tersebut.

Setelah peresmian itu, masalah kembali bermunculan. Izin dari Kementerian Perhubungan belum keluar. Lebih dari 600 hektar tanah juga belum terbebaskan.

(Baca: Jokowi Dinilai Terburu-Buru Resmikan Proyek Kereta Cepat)

"Presiden tidak boleh diam saja. Kalau tidak, publik hanya bisa menduga-duga bahwa ini ada semacam conspiracy of silent dalam tubuh eksekutif," ucap Fahri.

Fahri menuntut Rini untuk segera sadar diri bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bermasalah. Menurut Fahri, sebelum Presiden mengambil tindakan, akan lebih baik jika Rini lebih dulu mengundurkan diri.

"Kalau ini terjadi di Jepang atau Korea, menteri yang bersangkutan tunduk berkali-kali, minta maaf, (lalu) mengundurkan diri," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com