Potensi konflik
Semenjak dideklarasikan pada 22 Agustus 1998 sebagai partai politik, intensitas konflik di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin ini tidak pernah surut.
Berbeda dengan masa sebelum reformasi di mana Presiden Soeharto yang bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar memiliki kekuasaan yang sangat otoriter dalam mengendalikan Golkar sehingga potensi konflik internal sangat mudah diredam.
Saat itu, Golkar merupakan satu-satunya kekuatan politik pada era Orde Baru yang sangat jauh dari konflik.
Ketika Soeharto tumbang dan jabatan Ketua Dewan Pembina berganti orang, suasana adem juga menghilang dari Golkar. Gesekan kepentingan antarpengurus Golkar mulai muncul ke permukaan yang memicu terjadinya konflik internal.
Akibatnya, Golkar yang sejak dibentuk oleh Orde Baru sebagai Organisasi Peserta Pemilu (OPP) sejak 1968 dikenal sebagai organisasi yang paling solid ternyata perlahan-lahan rapuh juga.
Beberapa ormas sebagai penyokong Golkar keluar dan membentuk partai sendiri. Sementara itu, beberapa tokoh yang menjadi eksponen Golkar pun membentuk gerakan politik hingga partai politik dalam rangka menghambat laju perkembangan Golkar.
Tantangan Golkar dalam menghadapi Pemilu 1999 juga semakin berat lantaran adanya keinginan untuk menghentikan langkah Golkar meraih kemenangan pada Pemilu 1999.
Keinginan tersebut muncul dari sejumlah tokoh politik dengan mendirikan Forum Komunikasi Partai-partai Proreformasi Total (Forum Partai).
Selain itu, Golkar juga menghadapi upaya penggembosan yang dilakukan oleh sejumlah fungsionarisnya sendiri melalui pendirian Barisan Nasional dan Gerakan Keadilan dan Kesatuan Bangsa.
Batu ujian
Fenomena dualisme kepemimpinan yang terjadi pada 2014 dan upaya penggembosan dukungan pada 1998 menunjukkan sebagai partai politik, Golkar sangat rawan dengan konflik di dalam tubuhnya sendiri.
Meski intensitas konflik tersebut meningkat pascareformasi Golkar, partai ini terlihat sangat piawai dalam mengelola konflik-konflik itu sehingga partai ini tetap memperoleh dukungan yang signifikan dari rakyat.