Eks Anggota Gafatar Ingin Jadikan Kalimantan "Pilot Project" Ketahanan Pangan

Kompas.com - 26/01/2016, 17:44 WIB
Eks Ketua Umum Gafatar Mahful M Tumanurung (paling kiri). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOEks Ketua Umum Gafatar Mahful M Tumanurung (paling kiri).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mahful M Tumanurung, mengakui bahwa Kalimantan menjadi daerah yang dituju mantan anggota Gafatar.

Kalimantan dianggap cocok untuk eks anggota Gafatar dalam menjalankan program utamanya, yakni pertanian mandiri.

"Kami memilih Kalimantan karena kami ingin jadikan Kalimantan sebagai pilot project," kata Mahful di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Mahful menuturkan, Kalimantan merupakan daerah subur dan strategis bagi eks anggota Gafatar untuk bertani.

Harga lahan di sana dianggap terjangkau bagi eks anggota Gafatar yang berpindah dari kampung halamannya dengan biaya pribadi.

Karena itu, Mahful mengimbau agar mantan anggota Gafatar yang masih berada di Kalimantan untuk menahan diri dan kooperatif, serta menjaga situasi kondusif.

Ia menyatakan, mayoritas mantan anggota Gafatar mendukung program transmigrasi pemerintah ke wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara demi mewujudkan kedaulatan pangan melalui pertanian.

"Kami berkomitmen akan melanjutkan, maka kami mengajak, tanpa paksaan, yang mau melanjutkan bertani di Kalimantan secara mandiri," ujarnya.

Mahful membantah bahwa Gafatar ingin membentuk sebuah negara atau menjadi organisasi masyarakat yang ingin berkuasa. Ia menekankan bahwa mantan anggota Gafatar hanya ingin mewujudkan kedaulatan pangan dengan program pertanian mandiri.

"Kami tidak bermimpi menjadi penguasa. Kami tidak pernah ingin sedikit pun. Kalau diberi pun kami tidak akan menerima," ucap Mahful.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Nasional
KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

Nasional
KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Nasional
Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Jerat Korupsi Miliaran Rupiah Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Jerat Korupsi Miliaran Rupiah Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Nasional
KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.