Sekjen Gerindra: Pemerintah Memaksa Golkar agar Memberikan Dukungan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memaklumi keputusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Muzani, posisi Golkar yang tak kunjung mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memaksa partai berlambang pohon beringin itu mengubah haluan koalisi.

"Pemerintah sejak awal berkuasa dengan minimal dukungan parlemen yang minim, itu tidak menimbulkan kenyamanan bagi pemerintah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2016).

"Posisi itu yang membuat pemerintah memaksa kekuatan parpol seperti Golkar agar memberikan dukungan ke pemerintahan Jokowi-JK," kata Muzani.

Dengan dukungan Golkar ke pemerintah dan rencana Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan hal yang sama, Muzani mengakui bahwa kini Koalisi Merah Putih hanya menyisakan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Amanat Nasional sudah lebih dulu pindah haluan dengan mendukung pemerintah.

"Kami pahami cara berpikir di Golkar. Ketika Golkar menentukan itu, kami hormati," ucap Muzani.

Akan tetapi, Muzani menyesalkan semakin lemahnya kontrol di parlemen terhadap pemerintah. Menurut dia, dengan kontrol yang lemah, tak menutup kemungkinan pemerintah akan semena-mena dalam menjalankan kebijakannya.

"Partai Gerindra akan tetap sebagai penyeimbang, menjadi kekuatan untuk melakukan check and balances," ucap Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini.

Deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

Pernyataan dukungan diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu.

Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar yang digelar selama tiga hari ini juga mengambil satu keputusan penting lainnya, yakni menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan munaslub.

Aburizal menyatakan tidak akan maju lagi dalam munaslub tersebut.

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz seusai menghadiri rapimnas tersebut juga mengatakan akan membawa partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK.