Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen Negara

Kompas.com - 26/01/2016, 12:07 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat resmi membentuk Tim Pengawas Intelijen Negara. Tim yang terdiri atas 14 orang dari Komisi I DPR ini dilantik dalam sidang paripurna, Selasa (26/1/2016).

Rencana pembentukan Tim Pengawas Intelijen Negara ini telah digagas sejak pertengahan Juni 2015 lalu. Salah satu tugas tim pengawas tersebut adalah melakukan penyelidikan terhadap tugas dan fungsi intelijen yang dianggap menyimpang.

"Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas UU Nomor 17 Tahun 2011 dan disahkannya Peraturan DPR Nomor 2 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat memimpin sidang paripurna di Kompleks Parlemen.

Proses pelantikan tim pengawas tersebut diawali dengan pengucapan sumpah jabatan. Namun, sejumlah anggota dewan sempat melayangkan interupsi mengenai proses sumpah jabatan tersebut.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menjelaskan, bahwa pembentukan tim ini dilakukan untuk menjamin akuntabilitas kinerja intelijen negara. Sebab, selama ini intelijen negara dalam menjalankan aktifitasnya selalu bersifat rahasia dan tertutup.

"Tim ini nantinya hanya akan bekerja jika intelijen melakukan dugaan pelanggaran. Dan dalam rangka menjaga rahasia negaram maka timwas diambil sumpah," kata Tantowi.

Berikut 14 nama anggota Tim Pengawas Intelijen Negara:
1. Mahfudz Siddiq (ketua)
2. Tantowi Yahya
3. Tb Hasanudin
4. Hanafi Rais
5. Asril Tanjung
6. A Fernandez
7. Ahmad Muzani
8. Joko Pujianto
9. Budi Youyastri
10. Saiful Bahri
11. Ahmad Zainudin
12. Dimyati Natakusumah
13. Supiyadin
14. Arif Suditomo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com