Aburizal Bakrie Bersedia jika Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pertimbangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie memastikan tidak akan maju lagi sebagai Ketua Umum Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang akan segera digelar.

Meski demikian, Aburizal tidak akan menolak jika ditunjuk oleh pengurus hasil munaslub untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar.

"Itu semuanya tergantung kesepakatan pengurus Golkar yang baru," kata Aburizal usai pelaksanaan Rapimnas di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

Aburizal tidak menutup kemungkinan adanya rencana untuk memperluas kewenangan posisi Ketua Dewan Pertimbangan.

Menurut dia, perluasan kewenangan ini bisa dibicarakan dan diputuskan dalam munaslub sebagai bagian dari revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Ia mengatakan, di setiap Munas Golkar pasti akan dilakukan revisi anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) demi menyesuaikannya dengan perkembangan zaman.

"Pasti ada (revisi AD/ART), tapi saya enggak tahu yang mana yang mau dilakukan. Ya, nanti kita bicarakan saja," ucap Aburizal.

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar hasil Munas Bali Tantowi Yahya mengaku sudah ada pembicaraan untuk memperluas wewenang Ketua Dewan Pertimbangan. Jabatan tersebut akan mempunyai kewenangan mengambil keputusan-keputusan penting.

Selama ini, Ketua Dewan Pertimbangan hanya berhak memberikan masukan. Namun, masukan itu tidak mengikat, bisa diterima atau ditolak oleh DPP.

"Supaya proses pengambilan keputusan bisa lebih mudah. Jadi Wantim akan punya wewenang lebih dalam mengambil keputusan," kata Tantowi di sela-sela pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin siang.

Akan tetapi, Tantowi belum mengetahui sejauh mana perluasan wewenang pengambilan keputusan diberikan kepada Ketua Wantim. Hal itu baru sebatas wacana orang per orang.

Tantowi membantah apabila perluasan kewenangan ini untuk mengakomodir Aburizal yang akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.