Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Akan Benahi Rotasi yang Dilakukan Setya Novanto

Kompas.com - 22/01/2016, 17:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kelompok Fraksi Partai Golkar di Komisi X DPR Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie berjanji membenahi kembali rotasi besar-besaran di fraksinya.

"Pak Ical (Aburizal) menyampaikan ke saya, katanya, 'Kita akan benahi kembali'," ujar Ridwan membacakan pesan singkat yang diterimanya dari Aburizal, Jumat (22/1/2016).

Ridwan memprotes rotasi yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto tersebut kepada Aburizal.

Ia menilai bahwa Kahar Muzakir tidak tepat jika ditempatkan menjadi Ketua Badan Anggaran DPR.

Menurut Ridwan, kinerja Kahar di komisi tersebut sangatlah buruk. Kahar tidak pernah taat atas keputusan fraksi mengenai anggaran-anggaran yang harus diperjuangkan di Banggar.

Kahar juga sangat jarang masuk di rapat-rapat Komisi X. Saat kunjungan kerja, Kahar hanya mengambil uang saku perjalanan dan langsung pulang.

"Bang Ical (Aburizal) kan enggak ngerti itu, makanya saya kasih tau," ucap Ridwan.

Aburizal sempat meminta Ridwan untuk bertemu langsung dengan Setya Novanto di ruang Ketua Fraksi Golkar untuk menyampaikan protes langsung mengenai rotasi ini.

Namun, karena sedang di Surabaya, hingga saat ini Ridwan belum bertemu dengan Novanto.

"Rotasi ini kan semuanya baru konsep, belum disahkan oleh pimpinan DPR. Itu kan harus persetujuan pimpinan DPR. Itu masih belum sah. Makanya, sebelum disahkan saya minta Aburizal untuk ubah kembali," ucap Ridwan.

(Baca Politisi Golkar: Kahar Muzakir Diperiksa KPK Jadi Ketua Banggar, Itu Enggak Benar)

Rotasi Kahar menjadi Ketua Banggar diteken Novanto melalui SK bernomor SJ00708/FPG/DPRRI/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI. Surat tersebut hanya ditandatangani oleh Novanto, sementara lazimnya juga ditandatangani Sekretaris Fraksi.

Bersamaan dengan Kahar, 22 anggota lainnya di F-PG juga dirotasi, termasuk Ridwan yang dicopot dari Wakil Ketua Komisi X. Namun, Ridwan membantah protesnya terhadap penunjukan Kahar ini karena dia dicopot dari pimpinan komisi.

"Kalau saya diganti enggak apa-apa, tapi jangan orang yang track record-nya buruk jadi ketua Banggar," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com