Jero Anggap Jaksa Tak Pertimbangkan Kesaksian Wapres dalam Penuntutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa yang menuntutnya sembilan tahun penjara.

Menurut Jero, jaksa tidak mempertimbangkan kesaksian Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai saksi meringankan.

"Tuntutan itu sangat sama dengan dakwaan. Jadi saksi di persidangan, fakta persidangan, termasuk kesaksian Pak wapres tidak dipertimbangkan," ujar Jero di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Dalam dakwaan pertama, jaksa menyatakan bahwa Jero menyalahgunakan dana operasional menteri selama di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Menurut dia, saksi-saksi yang dihadirkan dan sejumlah fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dalam penggunaan dana operasional menteri (DOM).

"Kesaksian Pak Wapres sangat besar pengaruhnya, tetapi tidak dipertimbangkan. Jadi, dianggap tidak ada itu," kata Jero.

Selain itu, dalam dakwaan kedua, Jero dianggap melakukan pemerasan terhadap bawahannya melalui mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.

Jero mengatakan, sudah sejak Januari 2010 Kementerian ESDM mengumpulkan kick back dari rekanan. Saat itu, Jero belum menjadi Menteri ESDM. Menurut dia, dakwaan tersebut tidak masuk akal.

Terakhir, Jero membantah acara yang digelar di Hotel Dharmawangsa merupakan perayaan acara ulang tahunnya.

Jero berkukuh menyebut bahwa acara tersebut adalah peluncuran buku yang juga dihadiri oleh Kalla dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh karena itu, pekan depan, Jero akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan jaksa.

"Minggu depan akan kami jawab dengan pleidoi pribadi dan pleidoi kuasa hukum. Saya percaya majelis hakin punya hati nurani yang luas. Saya yakin bahwa saya tetap tidak merasa bersalah," kata Jero.

Jaksa menuntut Jero hukuman sembilan tahun penjara. Ia didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM.

Selama menjadi Menbudpar, sejumlah mantan anak buah Jero mengaku mantan bosnya kerap menggunakam DOM untuk kepentingan pribadi, seperti jalan-jalan dengan keluarga, pijat refleksi, dan membeli bunga. Bahkan, anak buahnya harus menggelembungkan harga dan membuat laporan perjalanan dinas fiktif demi menutupi penggunaan DOM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke bagian keuangan.

Begitu digeser ke Kementerian ESDM, Jero merasa DOM-nya terlalu kecil dibandingkan dengan kementerian yang lama. Oleh karena itu, Jero meminta mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno untuk mengerahkan uang dari unit di bawahnya.

Dengan kata lain, Jero memeras bawahannya agar mendapatkan uang tambahan demi menutupi kekurangan DOM.

Tak hanya itu, uang tambahan tersebut juga digunakan untuk pencitraan kementerian dan juga mengalir ke mantan Staf Khusus Presiden, Daniel Sparringa.

Atas permintaan Jero, Waryono meminta para bawahannya untuk mengumpulkan uang dari anggaran operasional dan kick back dari kegiatan sejumlah rekanan kementerian.

Atas perbuatannya, Jero dijerat tiga dakwaan. Pertama, atas penyalahgunaan DOM, ia dikenai Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selain itu, karena menyalahgunakan wewenangnya selaku menteri, Jero disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Sementara itu, pada dakwaan ketiga, Jero dijerat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 karena diduga menerima gratifikasi.