Masyarakat Tak Perlu Gunakan Kekerasan untuk Menolak Gafatar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Benny Ramdhani mengecam tindakan masyarakat yang menggunakan cara-cara rusuh dalam menyikapi masalah sosial dan keyakinan.

Hal tersebut disampaikan dalam menanggapi kejadian pembakaran rumah eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat, Senin (18/1/2016) lalu.

"Persoalan beda paham, mazhab, aliran-aliran keagamaan, saya pikir tidak harus diselesaikan dengan cara-cara kekerasan," ujar Benny seusai acara konferensi pers di Kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).

Menurut Benny, kalaupun paham tersebut dinilai menyimpang atau sesat, maka biarlah negara yang memproses dan menindak secara tegas lewat jalur hukum.

Ia juga mengecam masyarakat atau kelompok yang secara rusuh mengambil tindakan sendiri hanya berdasarkan pada perbedaan keyakinan.

"Apa pun kita harus mengedepankan hak asasi manusia, apa pun kita harus mengedepankan sesama bangsa. Kekerasan adalah cara yang tidak menguntungkan," kata Benny.

Permukiman warga eks Gafatar di Moton Panjang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dirusak dan dibakar, Selasa (19/1/2016).

Aksi pembakaran itu merupakan bagian dari serentetan penolakan masyarakat terhadap warga eks Gafatar di Kabupaten Mempawah sejak pekan lalu.

Warga eks Gafatar ini berjumlah sekitar 700 jiwa dan menolak dengan tegas untuk pergi.

Ratusan warga, sejak Senin sore, mendatangi Kantor Bupati Mempawah. Mereka menuntut agar para eks anggota Gafatar itu tidak lagi menetap di Mempawah.

Negosiasi sempat berlangsung antara enam unsur perwakilan eks anggota Gafatar dan forum komunikasi pimpinan daerah Mempawah.

Pertemuan tertutup itu membahas tentang tuntutan warga serta opsi yang diberikan kepada para eks anggota Gafatar yang kini membentuk kelompok tani di Mempawah.

Massa terus berkumpul dan jumlahnya semakin banyak di halaman Kantor Bupati Mempawah. Mereka menolak kehadiran kelompok yang kini aktif di bidang pertanian itu.