Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indriyanto: Pimpinan DPR Seharusnya Tak Bela Sesama Korps Tanpa Lihat Fakta

Kompas.com - 19/01/2016, 13:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, menyayangkan DPR RI yang kompak bersuara keras merespons penggeledahan sejumlah ruangan anggota DPR.

DPR memprotes KPK yang membawa serta Brimob bersenjata saat penggeledahan, pekan lalu.

Padahal, petugas bersenjata lengkap diperbolehkan dalam undang-undang untuk mendampingi penyidik KPK.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghindari untuk membela sesama korps DPR tanpa melihat fakta kebenarannya," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (19/1/2016).

Menurut Indriyanto, loyalitas menjaga DPR, meski untuk hal yang salah, akan membuat citra DPR mrnjadi negatif.

Ia khawatir, nantinya akan muncul stigma bahwa DPR subjektif dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Terlebih lagi, adu mulut antara penyidik KPK dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terrjadi saat KPK hendak menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana. Keduanya merupakan kader dari partai yang sama.

"Sedangkan waktu geledah PDI-P, Fahri diam saja tuh. Dan tiba-tiba terkait ruangan Yudi barulah protes," kata indriyanto.

Indriyanto mengatakan, proses penggeledahan dilakukan KPK bertujuan untuk penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Semestinya, proses tersebut tidak dihalang-halangi.

"Esprit de corps (kesetiakawanan), semangat ini seharusnya dilandaskan suatu kebenaran, bukan kesalahan. Tapi tetap ada semangat korps untuk membela," kata dia.

Dukung Fahri

Seluruh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi mendukung sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memarahi penyidik KPK terkait penggeledahan di Gedung DPR dengan anggota Brimob bersenjata.

Dalam rapat pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, disepakati untuk memanggil pimpinan KPK dan Polri pada pekan depan demi membicarakan masalah ini.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR juga akan mengundang Panglima TNI serta Kepala BIN untuk membicarakan standar pengamanan DPR sebagai obyek vital negara.

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, yang diduga menerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain menggeledah ruangan Damayanti, petugas juga menggeledah ruangan anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto dan ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com