Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta Ketegangan Fahri Hamzah dengan Penyidik KPK Tak Terulang

Kompas.com - 17/01/2016, 18:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri berharap, ketegangan yang terjadi antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan penyidik KPK tak dijadikan alasan untuk merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia berharap, ketegangan tersebut tak terulang kembali. Jika sampai terjadi lagi, Febri menduga, ketegangan tersebut memang telah direncanakan.

"Kalau terjadi lagi, bisa jadi amunisi bagi DPR untuk merevisi UU KPK tentang penyadapan, SP3. Kami curiga ini sandiwara," ujar Febri di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (17/1/2016).

Menurut Febri, seharusnya, ketegangan tersebut tak perlu terjadi. Fahri, kata dia, cukup mengingatkan KPK saja jika dirasa ada proses penggeledahan yang tak sesuai prosedur.

Ia mengusulkan agar pihak KPK dan DPR duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Jika memang penggeledahan yang dilakukan KPK sesuai prosedur, kata Febri, maka tidak masalah untuk dilakukan.

Menurut dia, terkait penolakan karena KPK turut membawa Brimob bersenjata lengkap dan surat penggeledahan yang dianggap tak lengkap, seharusnya Fahri juga mengevaluasi internalnya.

"Seharusnya Fahri melihat ke DPR-nya juga. Kenapa Sekjennya memperbolehkan aparat bersenjata," tutur Febri.

"Juga kenapa suratnya hanya dkk (dan kawan-kawan)," imbuhnya.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat kemarin menggeledah ruang kerja tiga anggota komisi V DPR RI.

Penggeledahan dilakukan pascapenetapan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti sebagai tersangka kasus suap dalam sebuah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun dua anggota komisi V lainnya yang ruangannya digeledah adalah Budi Suprianto (Fraksi Golkar) dan Yudi Widiana (Fraksi PKS).

Dalam penggeledahan tersebut, Fahri Hamzah sempat protes karena tak terima penyidik KPK turut membawa Brimob bersenjata lengkap.

Adu mulut pun terjadi antara Fahri dan penyidik KPK bernama Christian. Fahri pun sempat membentak penyidik komisi antirasuah tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas, Yuyuk Andriati menuturkan, Brimob bersenjata lengkap tersebut bertugas mengamankan proses penggeledahan, menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga pelaksanaan penggeledahan dan juga menjaga pihak yang digeledah dari risiko dari luar.

Yuyuk menambahkan, penyidik KPK juga sudah menunjukkan tanda pengenal, surat tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah penyidikan.

Semua surat tersebut telah ditunjukkan kepada staf Biro Hukum DPR, staf Sekjen DPR dan sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada hari yang sama pukul 10.10 WIB sebelum penggeledahan berlangsung.

DPR juga mempermasalahkan surat penggeledahan KPK yang dinilai tak lengkap. Salah satunya adalah karena dalam surat tersebut hanya disebutkan "atas nama Damayanti Wisnu Putrianti anggota Komisi V dan kawan-kawan."

Tekait hal tersebut, Yuyuk menuturkan, nama tersangka Damayanti dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penggeledahan dilakukan untuk perkara atas nama tersangka Damayanti.

"Jadi untuk surat perintah penggeledahan yang disebut hanya surat penggeledahan, tidak menyebut nama orang yang digeledah," ujar Yuyuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com