Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta Ketegangan Fahri Hamzah dengan Penyidik KPK Tak Terulang

Kompas.com - 17/01/2016, 18:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri berharap, ketegangan yang terjadi antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan penyidik KPK tak dijadikan alasan untuk merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia berharap, ketegangan tersebut tak terulang kembali. Jika sampai terjadi lagi, Febri menduga, ketegangan tersebut memang telah direncanakan.

"Kalau terjadi lagi, bisa jadi amunisi bagi DPR untuk merevisi UU KPK tentang penyadapan, SP3. Kami curiga ini sandiwara," ujar Febri di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (17/1/2016).

Menurut Febri, seharusnya, ketegangan tersebut tak perlu terjadi. Fahri, kata dia, cukup mengingatkan KPK saja jika dirasa ada proses penggeledahan yang tak sesuai prosedur.

Ia mengusulkan agar pihak KPK dan DPR duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Jika memang penggeledahan yang dilakukan KPK sesuai prosedur, kata Febri, maka tidak masalah untuk dilakukan.

Menurut dia, terkait penolakan karena KPK turut membawa Brimob bersenjata lengkap dan surat penggeledahan yang dianggap tak lengkap, seharusnya Fahri juga mengevaluasi internalnya.

"Seharusnya Fahri melihat ke DPR-nya juga. Kenapa Sekjennya memperbolehkan aparat bersenjata," tutur Febri.

"Juga kenapa suratnya hanya dkk (dan kawan-kawan)," imbuhnya.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat kemarin menggeledah ruang kerja tiga anggota komisi V DPR RI.

Penggeledahan dilakukan pascapenetapan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti sebagai tersangka kasus suap dalam sebuah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun dua anggota komisi V lainnya yang ruangannya digeledah adalah Budi Suprianto (Fraksi Golkar) dan Yudi Widiana (Fraksi PKS).

Dalam penggeledahan tersebut, Fahri Hamzah sempat protes karena tak terima penyidik KPK turut membawa Brimob bersenjata lengkap.

Adu mulut pun terjadi antara Fahri dan penyidik KPK bernama Christian. Fahri pun sempat membentak penyidik komisi antirasuah tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas, Yuyuk Andriati menuturkan, Brimob bersenjata lengkap tersebut bertugas mengamankan proses penggeledahan, menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga pelaksanaan penggeledahan dan juga menjaga pihak yang digeledah dari risiko dari luar.

Yuyuk menambahkan, penyidik KPK juga sudah menunjukkan tanda pengenal, surat tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah penyidikan.

Semua surat tersebut telah ditunjukkan kepada staf Biro Hukum DPR, staf Sekjen DPR dan sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada hari yang sama pukul 10.10 WIB sebelum penggeledahan berlangsung.

DPR juga mempermasalahkan surat penggeledahan KPK yang dinilai tak lengkap. Salah satunya adalah karena dalam surat tersebut hanya disebutkan "atas nama Damayanti Wisnu Putrianti anggota Komisi V dan kawan-kawan."

Tekait hal tersebut, Yuyuk menuturkan, nama tersangka Damayanti dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penggeledahan dilakukan untuk perkara atas nama tersangka Damayanti.

"Jadi untuk surat perintah penggeledahan yang disebut hanya surat penggeledahan, tidak menyebut nama orang yang digeledah," ujar Yuyuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com