Mendagri: Presiden Undang PPP dan Golkar ke Istana Bukan untuk Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah dalam posisi netral dalam menghadapi konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar.

Menurut Tjahjo, panggilan Presiden Joko Widodo terhadap dua kubu di PPP dan Golkar bukan untuk mengintervensi masalah internal mereka.

"Presiden undang PPP dan Golkar itu jangan dianggap sebagai intervensi. Pemerintah tidak pernah mengintervensi parpol manapun," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Tjahjo mengatakan, Presiden hanya ingin mendengar langsung permasalahan kedua kubu pada masing-masing parpol itu.

Dengan demikian, Jokowi dapat memberi masukan untuk menyatukan kembali kerenggangan internal partai. Jokowi pun terbuka dengan kritik yang disampaikan parpol terhadap pemerintah.

"Jokowi terbuka kalau ada kritik dan saran pada program pemerintah yang tidak sesuai dengan kebijakan parpol," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Aburizal ke Istana setelah Agung Laksono selesai bertemu Presiden Jokowi di hari dan lokasi yang sama.

Jokowi memanggil Aburizal  Bakrie dan Agung Laksono untuk meminta penjelasan mengenai konflik internal Golkar yang tidak kunjung selesai.

Sementara keesokan harinya, giliran Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz yang diundang oleh Presiden. Sementara Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy telah lebih dulu menemui Jokowi di Istana Merdeka.

Jokowi memanggil pimpinan PPP dari kedua kubu karena ingin meminta penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian perselisihan kepengurusan partai tersebut.

Jokowi ingin partai politik menyelesaikan konflik internalnya agar dapat bersama-sama membantu pemerintah menjalankan program kerjanya.