Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Nilai Eksekutif-Legislatif Lebih Baik jika PKS Gabung ke Pemerintah

Kompas.com - 22/12/2015, 20:42 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua DPP PDI-P Trimedya Panjaitan menyambut baik jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpindah haluan untuk menjadi partai pendukung pemerintah.

Menurut dia, jika PKS bergabung dengan pemerintah, hubungan antara eksekutif dan legislatif akan lebih baik.

"Presiden inginnya semua yang menyangkut parlemen kan baik, hubungan antara legislatif dan eksekutif baik. Bahwa dulu ada KMP dan KIH, itu pada saat pilpres saja," ujar Trimedya saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2015).

Dengan demikian, menurut Trimedya, adalah hal yang wajar dan cukup beralasan jika Presiden mencoba merangkul semua partai di luar pemerintah, termasuk PKS.

Trimedya merasa yakin bahwa bergabungnya PKS akan memudahkan pemerintah menjalankan pembangunan guna menyejahterakan rakyat.

"Kalau seperti ini, (KIH dan KMP), yang rugi kan rakyatnya juga. Politik itu kan bagaimana menyejahterakan rakyat," kata Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut.

Presiden PKS Sohibul Iman menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (21/12/2015) sore.

Sohibul ditemani sejumlah pengurus DPP, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Ketua DPP Almuzzamil Yusuf, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, serta Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifah Amalia.

Sohibul memang mengaku pertemuan tersebut hanya silaturahim biasa dan menegaskan posisi partainya tetap di KMP.

Meski demikian, sejumlah politisi menduga pertemuan tersebut terkait dengan bergabungnya PKS ke pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com