Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Jangan Mau Dibohongi

Kompas.com - 19/12/2015, 18:54 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri menyatakan, bangsa Indonesia masih sering dibohongi oleh negara lain. Hal itu disampaikan Mega terkait banyaknya tanaman Indonesia yang diklaim oleh negara lain.

"Nepenthes, saya sakit hati. Saya pas di Belanda, tanya itu asalnya dari mana, jawabnya dari negaranya (Belanda). Saya tahu dia bohong, enggak ada Nepenthes hidup di negara empat musim, adanya di negara dua musim," kata Mega di Purwokerto, Sabtu (19/12/2015).

Mega mengaku, tahu betul mengenai nepenthes atau Kantung Semar ini, karena selama ini berkonsentrasi dan peduli pada lingkungan.

Ia menyebut, nepenthes yang berada di Belanda sudah berhasil dikecilkan, serta dijual dengan harga yang relatif mahal. "Jadi, jangan mau dibohongi," kata dia.

Ketua Umum Yayasan Kebun Raya Indonesia itu menambahkan, selain Belanda, Singapura juga kerap mengklaim asal flora dari Indonesia. Saking banyaknya yang diklaim, ia kerap bermusuhan dengan Singapura.

"Singapura negara kecil itu klaim flora kita. Pohon Damar itu diklaim milik mereka. Saya tanya, daerah mana yang bisa nanam pohon Damar," tambah dia.

Menurut dia, keanekaragaman hayati Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Namun flora Indonesia tidak banyak tereksplorasi lantaran tidak ada keseriusan dari pemerintah dan masyarakatnya.

Bukti dari melimpahnya flora adalah lamanya Thomas Raffles tinggal di Indonesia, hingga hingga istrinya meninggal di Indonesia (Bogor).  Raffles lantas membawa banyak tanaman ke luar negeri.

Semestinya, lanjut Mega, seluruh flora bisa ditampilkan dalam museum dan kebun raya. Semua negara lain telah mempunyai, serta menampilkan dengan baik dan membanggakan.

"Padahal modal tanamannya negara lain sedikit. Katanya Brazil nomor satu, saya pikir bangsa Indonesia, tapi di sini mengapa tanaman dibiarkan, dicuri oleh asing," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com