Kompas.com - 19/12/2015, 17:18 WIB
Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa Ambaranie Nadia K.MDirektur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa menilai, penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo mengkhawatirkan. Menurut Algif, ada indikasi kembalinya jaman orde baru karena maraknya kasus pembungkaman pemberian pendapat hingga kriminalisasi.

"Ada kemiripan dengan orde baru. Makanya sering kali juga kita sampaikan bahwa jangan kembali ke orde baru. Bahkan ada yang berpendapat ini neo orde baru," ujar Alghif di Kantor LBH, Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Alghif mengatakan, "orde baru" yang diciptakan di masa pemerintah Jokowi misalnya dengan menangkap sejumlah pendemo karena dianggap anarkis.

Alghif juga mengkritisi rencana Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso yang ingin menghidupkan kembali penembak misterius (petrus) untuk memburu gembong narkotika.

"Sementara petrus sudah dianggap pelanggar HAM berat oleh Komnas HAM dan kasusnya di Kejaksaan Agung. Sudah 2000 orang yang jadi korban," kata Alghif.

Menurut Alghif, pendekatan "orde baru" terasa sedikit berbeda di pemerintahan Jokowi. Pengekangan terlihat lebih populis dan halus meski tetap represif.

"Misalkan dulu (orde baru) demo tidak boleh, tapi sekarang pelarangan demonya lewat kebijakan, lewat peraturan," kata Alghif.

Sementara itu, di sisi hak ekonomi, sosial, dan budaya, kasus perburuhan hingga pelanggaran hak atas tamah masih mendominasi.

DIa mengatakan, sejak Januari hingga Agustus 2015, ada sekitar 30 penggusuran di DKI Jakarta. Menurut Alghif, pemerintah DKI Jakarta masih menggunakan pendekatan keamanan dan ketertiban yang melanggar HAM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

Nasional
Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Nasional
Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Nasional
Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Nasional
Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Nasional
Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.