Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Kompasianer Ini Keluhkan Pelayanan KJRI di Hongkong

Kompas.com - 12/12/2015, 19:03 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fera Nuraini, termasuk menjadi salah satu Kompasianer yang menghadiri undangan Presiden Joko Widodo untuk makan siang di Istana Negara, Sabtu (12/12/2015).

Dalam pertemuan tersebut, Fera berkesempatan menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Presiden.

Fera adalah seorang mantan buruh migran yang bekerja selama 10 tahun di Hongkong.

Sambil meneteskan air mata, Fera mengeluhkan pelayanan kurang baik dari para staf Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Hongkong, khususnya terhadap para tenaga kerja asal Indonesia.

"Pelayananan KJRI di sana masih kurang. Bagaimana Bapak bisa mengatasi ini. Semoga perlindungan buruh migran bisa ditingkatkan," ujar Fera kepada Jokowi di Istana Negara.

Menjawab hal tersebut, Jokowi mengakui bahwa mengubah pola pikir, pandangan dan kesadaran adalah hal yang sulit dilakukan.

Menurut Jokowi, menimbulkan kesadaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat.

"Waktu saya wali kota, sudah 3 tahun, kesadaran baru 60 persen. Waktu saya gubernur, namanya e-budgeting, 2 tahun gagal. Diteruskan Pak Ahok, gagal juga," kata Jokowi.

Jokowi menyadari bahwa pelayanan adalah harapan masyarakat. Namun, perubahan tetap membutuhkan waktu.

Menurut Jokowi, hal tersebut harus diatasi dengan merubah sistem, budaya dan etos kerja para pejabat pemerintah.

Jokowi kemudian memberikan alasannya mengapa ia sering turun langsung untuk memeriksa keadaan sesungguhnya yang dirasakan masyarakat.

"Harus ada yang mengontrol langsung. Setiap saya turun ke lapangan, pasti ada yang bisikin saya, 'Pak di sana itu ada yang tidak benar'," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com