Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhmmadiyah: Pernyataan Donald Trump Pemikiran Primitif!

Kompas.com - 09/12/2015, 15:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, pernyataan calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, menunjukkan pikiran dan sikap yang primitif.

"Pernyataan Trump menunjukkan pikiran dan sikap primitif di sebuah negara modern yang menjunjung tinggi demokrasi, HAM, dan pluralitas," kata Haedar saat dihubungi Antara dari Jakarta, Rabu.

Menurut Haedar, bagaimana mungkin seorang calon presiden memiliki pikiran ultra-Islamofobia ketika dunia sudah berubah. (Baca: Donald Trump: Larang Semua Orang Muslim Masuk AS)

Saat ini, hubungan antar-umat beragama sudah semakin dialogis. 

Memang, kata dia, masih ada sebagian kecil kalangan Islam yang konservatif dan radikal sebagaimana juga di agama lain yang mengatasnamakan agama untuk berbuat kekerasan.

"Namun, bukan berarti harus anti-Islam. Trump mewakili elite ortodoks yang hidup pada era global," ucap Haedar. (Baca: Sejumlah Capres AS Kecam Pernyataan Donald Trump)

Bakal calon presiden utama dari Partai Republik, Donald Trump, menyerukan penutupan total dan menyeluruh terhadap masuknya warga Muslim ke AS.

Hal ini adalah pernyataan paling provokatif darinya dalam kampanye pencalonannya sebagai presiden AS. (Baca: Donald Trump Tak Peduli dengan Kecaman terhadap Dirinya)

Seperti dikutip dari Reuters, pernyataan Trump itu disampaikan setelah penembakan massal di California Selatan. Pernyataan mengundang kritik dari mantan Wakil Presiden AS yang berasal dari Republik, Dick Cheney, dan sesama pesaingnya dari Partai Republik, Jeb Bush. Jeb Bush malah menyebut Trump tidak waras.

Penembakan massal di San Bernardino, California, dilakukan oleh suami-istri Muslim, Syed Rizwan Farook dan Tashfeen Malik.

Farook dilahirkan di AS, sedangkan Tashfeen lahir di Pakistan dan datang ke AS dari Arab Saudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com