Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Akhir Tahun, MPR Perbaiki Praktik Konstitusi untuk Kurangi Korupsi

Kompas.com - 07/12/2015, 14:54 WIB
advertorial

Penulis

Di penghujung tahun 2015, MPR RI lakukan refleksi pelaksanaan konstitusi dalam Simposium Kebangsaan "Refleksi Nasional Praktek Konstitusi dan Ketatanegaraan Pasca Reformasi". Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan pada simposium ini, MPR beserta pakar hukum tata negara dan administrasi negara melihat apakah perlu ada perbaikan dalam implementasi konstitusi.

“Kita lihat apakah (pelaksanaan konstitusi) sudah sempurna ataukah sudah sinkron, ataukah perlu ada perbaikan-perbaikan dalam implementasinya. Akan kita kumpulkan para pakar, para stakeholder yang ada di republik ini,” ujar Zulkifli usai pembukaan dalam Simposium Kebangsaan di Gedung Nusantara IV Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Zulkifli juga mengatakan perbaikan praktik konstitusi dilakukan untuk mengurangi risiko korupsi dan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Apalagi, waktunya berdekatan dengan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 mendatang. Menurut Zulkifli, perlu dikaji apakah pemilihan pimpinan daerah dengan model seperti itu sudah tepat atau belum.

Modal politik saat ini tergolong mahal. Setiap kandidat perlu mengeluarkan ongkos besar untuk menuju kursi pimpinan daerah. Kondisi tersebut, menurut Zulkifli, rawan menimbulkan praktik korupsi dalam pelaksanaannya pemilihan kepala daerah.

“Tentu pemberantasan korupsi akan sulit kalau ongkos untuk menjadi bupati, walikota, atau gubernur sangat mahal. Akhirnya kandidat-kandidat mencari pemodal. Nanti kalau pemodal masuk, akhirnya akan main proyek,” tutur Zulkifli.

Upaya memperbaiki implementasi korupsi melalui Simposium Kebangsaan ini melibatkan pikiran semua masyarakat.

“Darimana pun berasal, dari berbagai latar belakang kami tampung,” ucap Zulkifli. Ditanya soal apakah MPR akan mengamandemen Undang-undang, Zulkifli menyatakan MPR akan menunggu.

“MPR kan lembaga tempat menampung pikiran seluruh masyarakat. Nanti dari simposium ini akan muncul pikiran-pikiran. Di situlah nanti masuk lembaga pengkajian dan badan pengkajian untuk dikaji seperti apa fakta-faktanya di lapangan,” ujar ia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com