Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Akhir Tahun, MPR Perbaiki Praktik Konstitusi untuk Kurangi Korupsi

Kompas.com - 07/12/2015, 14:54 WIB
advertorial

Penulis

Di penghujung tahun 2015, MPR RI lakukan refleksi pelaksanaan konstitusi dalam Simposium Kebangsaan "Refleksi Nasional Praktek Konstitusi dan Ketatanegaraan Pasca Reformasi". Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan pada simposium ini, MPR beserta pakar hukum tata negara dan administrasi negara melihat apakah perlu ada perbaikan dalam implementasi konstitusi.

“Kita lihat apakah (pelaksanaan konstitusi) sudah sempurna ataukah sudah sinkron, ataukah perlu ada perbaikan-perbaikan dalam implementasinya. Akan kita kumpulkan para pakar, para stakeholder yang ada di republik ini,” ujar Zulkifli usai pembukaan dalam Simposium Kebangsaan di Gedung Nusantara IV Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Zulkifli juga mengatakan perbaikan praktik konstitusi dilakukan untuk mengurangi risiko korupsi dan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Apalagi, waktunya berdekatan dengan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 mendatang. Menurut Zulkifli, perlu dikaji apakah pemilihan pimpinan daerah dengan model seperti itu sudah tepat atau belum.

Modal politik saat ini tergolong mahal. Setiap kandidat perlu mengeluarkan ongkos besar untuk menuju kursi pimpinan daerah. Kondisi tersebut, menurut Zulkifli, rawan menimbulkan praktik korupsi dalam pelaksanaannya pemilihan kepala daerah.

“Tentu pemberantasan korupsi akan sulit kalau ongkos untuk menjadi bupati, walikota, atau gubernur sangat mahal. Akhirnya kandidat-kandidat mencari pemodal. Nanti kalau pemodal masuk, akhirnya akan main proyek,” tutur Zulkifli.

Upaya memperbaiki implementasi korupsi melalui Simposium Kebangsaan ini melibatkan pikiran semua masyarakat.

“Darimana pun berasal, dari berbagai latar belakang kami tampung,” ucap Zulkifli. Ditanya soal apakah MPR akan mengamandemen Undang-undang, Zulkifli menyatakan MPR akan menunggu.

“MPR kan lembaga tempat menampung pikiran seluruh masyarakat. Nanti dari simposium ini akan muncul pikiran-pikiran. Di situlah nanti masuk lembaga pengkajian dan badan pengkajian untuk dikaji seperti apa fakta-faktanya di lapangan,” ujar ia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com