Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Serentak, Kabupaten Keerom Paling Rawan Konflik di Papua

Kompas.com - 05/12/2015, 18:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto menilai, Kabupaten Keerom merupakan daerah yang paling rawan konflik dari 11 daerah di Papua yang menggelar pilkada serentak.

Didik menuturkan, mayoritas penduduk di Kabupaten Keerom adalah etnis Jawa. Karena daerah tersebut multietnis, maka rawan pecah konflik saat pilkada.

"Keerom itu salah satu kabupaten yang paling 'hot' di Papua. Karena daerah perlintasan, OPM (Organisasi Papua Merdeka) sering bergerak," tutur Didik di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Karena kondisinya yang rawan pecah konflik tersebut, kata Didik, maka aparat seringkali dikonsentrasikan ke sana dan menyebabkan pengamanan di daerah-daerah lain menjadi kurang.

Padahal, jika terjadi keributan di Keerom, Didik menambahkan, seringkali keributan juga akan menjalar ke Jayapura.

"Ketika konsentrasi pasukan di situ banyak, daerah lain kan kosong dan enggak ada yang jaga. Itu harus dipikirkan masak-masak oleh aparat penegak hukum," ujar dia.

Didik mengaku tak khawatir dengan daerah lain selain Papua. Adapun daerah lain yang menurutnya mungkin timbul konflik selain Papua adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Papua memang pada pilkada sebelumnya selalu pecah konflik pasca-penetapan pemenang pilkada.

"Pengamanan di sana paling penting bukan saat pemungutan suara, tapi pada saat penetapan nanti," kata Didik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com