Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pembangunan Kilang Dipercepat, Tak Boleh Ada Alasan Menunda

Kompas.com - 03/12/2015, 11:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pembangunan kilang minyak di Jawa dan luar Jawa dipercepat.

Jokowi menginginkan agar kilang untuk menampung dan mengolah minyak nasional sudah berdiri pada akhir 2019.

"Saya minta semua dipercepat, baik oleh pemerintah, BUMN. Jangan ada alasan, jangan sampai ditunda-tunda," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik PLN dan Pertamina, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Jokowi menilai bahwa ada banyak peluang untuk mempercepat pembangunan kilang dan pembangkit listrik. Ia yakin, banyak investor yang siap berinvestasi untuk keperluan tersebut.

Untuk pembangunan pembangkit listrik, Jokowi menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 100 persen pada 2019.

"Investor yang mau masuk antre. Sekarang hanya kesiapan kita untuk berikan kecepatan pelayanan sehingga peluang ini tidak hilang, bisa kita tangkap, bisa dilaksanakan di lapangan," kata Presiden.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen serius untuk membangun kilang di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.

Ia menyatakan, Presiden meminta pembangunan kilang dipercepat karena Indonesia terakhir kali membangun kilang di Balongan, pada 1984.

"Sudah terlalu lama. Selama ini tidak dibangun (kilang) karena ada yang mendesain produksi minyak kita tidak maksimal. Sekarang kita separuh ekspor, impor, lifting kita menurun, maka tidak ada pilihan lain kita harus bangun sendiri," ucap Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com