Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Susi Tenggelamkan Kapal Disindir dalam Rekaman Setya Novanto

Kompas.com - 03/12/2015, 05:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rekaman yang diperdengarkan di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, suara yang diduga Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid menyindir kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kebijakan Susi yang dikritik itu terkait penenggelaman kapal asing penangkap ikan di perairan Indonesia.

Hal ini disampaikan Novanto dan Riza saat bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015.

Rekaman percakapan itu diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Novanto dan Riza membandingkan kebijakan Susi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syarif Cicip Soetardjo, yang tak terlalu keras dengan kapal asing penangkap ikan.

Novanto dan Riza juga sempat memprotes kebijakan mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang melarang penjualan minuman beralkohol di mini market.

Berikut kutipan percakapan tersebut:

MR: Si Alid, Alidu mau ngomong sama KEN. Sama KEN kan hopeng. Ngomonglah duluan sama Cicip. Dapat ijin nangkap ikan. Beli kapal 10, join ama China, bikinlah KMA. Ada ijin, keluar semua. Kapal sudah datang. Cicip diganti Bu Susi. Sama Bu Susi, kapal asing gak boleh nangkap. Bangkrut dia langsung. Ganti pakai bendera Indonesia kapalnya. Kapal 350 Dwg harus buatan Indonesia. Buatan asing gak boleh beroperasi di sini. Bangkrut langsung. Edan Pak, ini ngaco Pak, gawat ya

SN: Eksport aja berhenti. Megenai di tempatnya Susi semua, banyak gulung-gulung tikar semua.

MR: Enggak cuma situ. Tempat lain juga sama

SN: Iya. Itu presiden gak tahu

MR: Ada lagi teman Pak. Dia memang bisnisnya minuman. Dia bikin UIC, Si Aseng, tahu kan Pak. Ini pabrik dia,150 juta dollar investasinya. Pabrik dibikin udah mau jadi, ada peraturan ama Rahmat Gobel, penyalur-penyalur itu gak boleh jualan bir. Berhenti. Pabrik gak jadi diresmikan. Bayangkan Pak. Berdarah Pak. Gila

MS: 150 juta dollar Gila 

MR: Banyak kasus Pak. Belum lagi pengusaha batubara.Tapi pak kita muter-muter dia masih presiden Pak. Suka gak suka harus kita bayar udah Pak. Ya kan

MS: Masih panjang

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com