Langkah Pengunduran Diri Sigit sebagai Dirjen Pajak Diapresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri sebagai Direktur Jenderal Pajak diapresiasi. Sigit mundur setelah merasa tidak mampu memenuhi target penerimaan pajak di atas 85 persen dari sasaran yang terdapat pada APBN-P 2015.

"Pak Sigit memberikan teladan bagi kita semua, bahwa kinerja yang terukur dalam menjalankan tugas adalah sangat penting karena negara yang menjadi taruhannya," kata anggota Komisi XI DPR Misbakhun dalam keterangannya, Rabu (2/12/2015).

Target penerimaan pajak tahun 2015, di luar pajak minyak dan gas, sebesar Rp 1.244 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak hingga 27 November sebesar Rp 806 triliun atau 64,75 persen.

Dengan demikian, realisasi terhadap target kurang Rp 438,72 triliun. (Baca: Tak Sanggup Penuhi Target, Dirjen Pajak Mengundurkan Diri)

Namun, dari perhitungan yang dilakukan Sigit, penerimaan pajak hingga akhir 2015 diperkirakan hanya mencapai 80-82 persen.

Misbakhun mengatakan, penerimaan pajak yang baru mencapai 64 persen memiliki risiko tinggi. Hal itu dapat melebarkan defisit APBN. Sementara tahun 2015 akan berakhir kurang dari satu bulan.

"Pemerintah harus memutar otak mencari cara bagaimana defisit APBN tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 3 persen," kata dia.

Sigit sebelumnya beralasan, dirinya menjadi dirjen pajak bukan karena ditugaskan, melainkan melamar melalui lelang terbuka jabatan.

Oleh sebab itu, pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab saat target tidak tercapai. (Baca: Mundur sebagai Dirjen Pajak, Sigit Priadi Kirimkan SMS Ini)

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, melalui keputusan menteri, menunjuk Ken sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Pajak. Ken pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah Pajak Kalimantan Timur dan Jawa Timur.

Sebelumnya, dalam seleksi calon dirjen pajak, Sigit yang pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar Jakarta adalah salah satu dari empat nama yang diajukan Menteri Keuangan kepada Presiden. Tiga nama lain yang diperoleh dari hasil seleksi adalah Ken Dwijugiasteadi, Suryo Utomo, dan Catur Rini Widosari.