Kompas.com - 01/12/2015, 18:59 WIB
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid. Dok BNP2TKIKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Pemangku Kepentingan Sektor Ketenagakerjaan yang diselenggarakan selama 3 (tiga) pada 23 - 25 November 2015 di Universitas Negeri Jember, Jawa Timur, disambut baik oleh 1.670 peserta yang hadir. Hadir pada pertemuan bertema "Negara Hadir, Buruh Migran Terlindungi", itu antara lain akademisi, LSM, pemerintah pusat dan daerah, media, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Migrant Care, dan Universitas Jember. Peserta yang hadir merupakan delegasi komunitas pekerja migran Indonesia dari berbagai wilayah, mulai NTT hingga Jawa Barat dan dari berbagai negara seperti Malaysia hingga Belanda.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid memandang perlu diselenggarakannya kegiatan untuk mempertemukan pekerja migran dengan pemangku kepentingan secara rutin. Untuk itu, Nusron mengusulkan agar pertemuan akbar tersebut menjadi agenda tahunan BNP2TKI.

"Untuk itu, perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan unit internal terkait di BNP2TKI agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin," kata Nusron, Selasa (1/12/2015).

Selam tiga hari dilaksanakan kegiatan tersebut menghasilkan rumusan road map perlindungan pekerja migran berbasis pada penegakan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan gender. Rumusan itu dimulai dengan mereformasi berbagai kebijakan diskriminatif yang tidak melindungi pekerja migran dengan menuntut kehadiran pemerintah, mulai pemerintahan di desa dan menghilangkan peran eksploitatif sektor swasta.

Salah satu momentum untuk merumuskan hal tersebut melalui percepatan revisi UU nomor 39 tahun 2004. Revisi itu dinilai sebagai pencapaian tertinggi dalam upaya perlindungan pekerja migran.

"Perubahan UU ini disadari bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, diharapkan seluruh instansi pemerintah, masyarakat madani, buruh migran, maupun pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dalam membangun sinergi sehingga tercipta migrasi yang aman, nyaman dan murah," kata Nusron.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Dalami Pengadaan Lahan Pembangunan Grand Kota Bintang

Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Dalami Pengadaan Lahan Pembangunan Grand Kota Bintang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.