Kompas.com - 01/12/2015, 18:59 WIB
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Pemangku Kepentingan Sektor Ketenagakerjaan yang diselenggarakan selama 3 (tiga) pada 23 - 25 November 2015 di Universitas Negeri Jember, Jawa Timur, disambut baik oleh 1.670 peserta yang hadir. Hadir pada pertemuan bertema "Negara Hadir, Buruh Migran Terlindungi", itu antara lain akademisi, LSM, pemerintah pusat dan daerah, media, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Migrant Care, dan Universitas Jember. Peserta yang hadir merupakan delegasi komunitas pekerja migran Indonesia dari berbagai wilayah, mulai NTT hingga Jawa Barat dan dari berbagai negara seperti Malaysia hingga Belanda.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid memandang perlu diselenggarakannya kegiatan untuk mempertemukan pekerja migran dengan pemangku kepentingan secara rutin. Untuk itu, Nusron mengusulkan agar pertemuan akbar tersebut menjadi agenda tahunan BNP2TKI.

"Untuk itu, perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan unit internal terkait di BNP2TKI agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin," kata Nusron, Selasa (1/12/2015).

Selam tiga hari dilaksanakan kegiatan tersebut menghasilkan rumusan road map perlindungan pekerja migran berbasis pada penegakan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan gender. Rumusan itu dimulai dengan mereformasi berbagai kebijakan diskriminatif yang tidak melindungi pekerja migran dengan menuntut kehadiran pemerintah, mulai pemerintahan di desa dan menghilangkan peran eksploitatif sektor swasta.

Salah satu momentum untuk merumuskan hal tersebut melalui percepatan revisi UU nomor 39 tahun 2004. Revisi itu dinilai sebagai pencapaian tertinggi dalam upaya perlindungan pekerja migran.

"Perubahan UU ini disadari bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, diharapkan seluruh instansi pemerintah, masyarakat madani, buruh migran, maupun pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dalam membangun sinergi sehingga tercipta migrasi yang aman, nyaman dan murah," kata Nusron.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.