Rio Capella Bantah Pernah Dicalonkan Jadi Jaksa Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella membantah dirinya pernah dicalonkan menjadi jaksa agung oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, hal itu bermula dari perbincangan santai antara dirinya, pengacara Otto Cornelis Kaligis, dan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Saat itu, Gatot menyinggung apakah Rio ditawarkan menjadi menteri oleh Jokowi.

"Saya bilang kan tidak. Lalu, Pak OC Kaligis nimpalin, jadi jaksa agung saja sekalian," ujar Rio saat pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (30/11/2015).

"Saya jawab, bukan. Enggak mungkinlah, kan saya Sekjen," tutur Rio.

Rio menegaskan bukan dirinya yang mengklaim sebagai kandidat jaksa agung. Padahal, dalam berkas dakwaan, Rio menyebut dirinya pernah menjadi kandidat jaksa agung kepada Gatot.

Namun, kata Rio, saat itu setelah berbagai pertimbangan, posisi tersebut diduduki oleh HM Prasetyo yang juga berasal dari Partai Nasdem.

"Jadi, bukan saya yang ujug-ujug ngomong," kata Rio.

Dalam pertemuan itu, Gatot menyampaikan dugaannya atas politisasi dalam pelaporan dirinya ke Kejaksaan Agung pada kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial.

Pelaporan tersebut berujung pada munculnya surat penyelidikan dugaan korupsi dana bansos yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Gatot menduga laporan tersebut ada kaitannya dengan ketidakharmonisan hubungan dia dengan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.

Rio pun berusaha membesarkan hati Gatot dan menganggap Erry merupakan orang baru di partai.

Setelah mendengar bahwa Rio pernah menjadi kandidat jaksa agung, Gatot yakin politisi Nasdem itu dapat membantu permasalahannya dan menghentikan penyelidikan di Kejagung.

"Hal ini menguatkan keyakinan Gatot Pujo Nugroho bahwa terdakwa bisa membantu permasalahan yang dihadapi di Kejaksaan Agung," kata jaksa.

Gatot melalui istrinya, Evy Susanti, diduga menyuap Rio sebesar Rp 200 juta untuk mengamankan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, Rio dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.