Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Pilih Bandung untuk Rayakan Hari Antikorupsi Sedunia

Kompas.com - 24/11/2015, 20:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai tempat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2015. Dalam perayaan ini akan ada serangkaian kegiatan yang dikemas dalam bentuk festival.

Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, KPK memilih Bandung karena banyaknya komunitas di kota kembang ini.

"Adanya keterlibatan publik. Komunitas di Bandung ribuan, tentu akan jadi ramai dan semarak," ujar Johan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Selain itu, kata Johan, Bandung memiliki insfrastruktur yang baik untuk menggelar festival. Johan berharap, perayaan hari antikorupsi tak hanya sekadar seremonial, melainkan dapat menyebarkan imbauan positif untuk masyarakat agar memerangi korupsi.

"Jadi tidak sekadar konser, tapi berharap dengan acara ini bisa mendunia. Bisa menyebar yang kemudian menularkan virus antikorupsi," kata Johan.

Festival Hari Antikorupsi akan digelar di Bandung pada 10-11 Desember 2015. Dalam acara itu, akan dilakukan berbagai kegiatan seperti lelang barang-barang gratifikasi, lomba film antikorupsi, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya.

Dalam acara jumpa pers itu turut hadir Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ridwan antusias menyambut perayaan hari antikorupsi di Bandung yang waktunya kurang dari sebulan lagi.

Ridwan mengatakan, alasan KPK tepat memilih Bandung karena memiliki 5000 komunitas yang aktif.

"Menyebarkan virus antikorupsi tidak melulu media formal tapi jaringan sosial yang disebut komunitas," kata Ridwan.

Dalam rangkaian acara tersebut, kata Ridwan, akan dilakukan pembuatan komitmen antikorupsi oleh siswa di sekolahnya dengan cap tangan, begitu juga di seratusan kelurahan di Bandung.

Tak hanya itu, KPK dan Pemkot Bandung akan mengimbau hotel dan restoran untuk membuat spanduk bertemakan antikorupsi.

"Insya Allah akan selalu ada kegiatan antikorupsi," kata Ridwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com