Kapolri: Jangan Ada Mobilisasi PNS Saat Pilkada

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengingatkan kepada semua pihak agar tidak mempolitisasi birokrat dalam pemilihan kepala daerah serentak yang digelar Desember 2015.

"Saya ingatkan, jangan ada politisasi birokrat. PNS harus netral dan menjunjung tinggi netralitasnya itu karena ada undang-undang yang mengaturnya," ujar Kapolri di Makassar, Selasa (24/11/2015), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) seperti halnya dengan aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta untuk menjunjung tinggi netralitas dalam setiap momen pemilihan umum.

Badrodin meminta kepada semuanya terutama bagi petahana agar tidak memanfaatkan aparatur pemerintah dalam meraih suara yang banyak dan keluar menjadi pemenang di Pilkada.

"Misalnya yah, incumbent maju kemudian ada instruksi mulai tingkat kabupaten sampai tingkat desa ada memobilisasi massa. PNS harus netral seperti TNI dan Polri," kata Kapolri.

Kapolri mencontohkan, politisasi birokrat, yakni dengan menggerakkan aparatur pemerintah mulai dari tingkat pemerintah kabupaten yang berjenjang hingga ke tingkat kepala desa.

Menurut Badrodin, aparat pemerintah yang mempunyai struktur organisasi hingga tingkat kelurahan dan desa ditopang dengan program-program yang memudahkan untuk bisa memobilisasi massa.

"Itu tidak boleh dilakukan, anggota harus bisa bekerjasama dengan semua pihak, Panwaslu agar mengawasi dengan seksama ini. Jangan ada mobilisasi PNS," kata Badrodin.

Kapolri memperkirakan, pemilihan kepala daerah serentak tahun ini juga akan terjadi gangguan dari segala lini seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya.

Namun, tingkat gangguan itu harus diatasi dan diantisipasi sedini mungkin oleh aparat keamanan yang telah ditugaskan di lapangan. Semua anggota harus fokus dengan tugasnya masing-masing.

"Seluruh jajaran untuk merapatkan barisan dan melakukan antisipasi dini. Semua harus menjaga, kita antisipasi kerawananya, masih ada waktu untuk itu," kata dia.

Mantan Wakapolri itu menambahkan, pihaknya beserta seluruh pihak terkait mulai saat ini harus kompak dalam menjaga situasi kondusif Pilkada di Sulawesi Selatan.

"Semua pihak harus bersungguh-sunghuh menjaga pilkada agar ke depannya sukses. Di sini ada sentra Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu) dan ada juga pemerintah daerahnya. Semua harus dikomunikasikan jika ada masalah," jelasnya.