13 Daerah di Papua Dinilai Rawan Konflik Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 13 kabupaten/kota di Papua dinilai rawan konflik saat pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015. Semua pihak yang terkait dengan penyelenggaran Pilkada diharapkan melakukan upaya pencegahan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, 13 daerah yang rawan terjadi kekerasan saat Pilkada adalah Kota Jayapura, Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Jaya Wijaya, Dogiyai, Manokwari, Nabire, Warofen, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, dan Boven Digoel.

Ia menjelaskan, dari riset konflik di pemilu-pemilu sebelumnya, terdapat tiga pemicu kekerasan, yakni adanya mobilisasi massa oleh tim sukses yang merasa dirugikan, massa yang membawa senjata baik parang maupun panah selama kampanye.

Selain itu, respons spontan massa akibat ketidakpuasan karena tidak mendapat jatah uang dari pasangan calon.

"Dampak ini sangat destruktif, tidak hanya dapat mengorbankan fasilitas publik, tapi juga jiwa serta mengganggu tahapan pemilu," kata Titi di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Titi menambahkan, gesekan massa banyak terjadi di dua tahapan, yaitu pada masa kampanye dan masa penetapan calon terpilih pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena tidak terima dengan yang diputuskan, biasanya pihak yang kalah mengorganisir massanya untuk mengintimidasi maupun mengintervensi hasil," tutur dia.

Menurut Titi, faktor utama penolakan putusan MK umumnya terjadi karena perdebatan sistem noken. Satu pihak mengklaim bahwa seharusnya yang bersangkutan mendapatkan sejumlah suara, tetapi malah dicatat sebagai perolehan pihak lawan.

Curang dianggap wajar

Ia lalu menceritakan kecurangan yang dilihatnya pada Pemilu Presiden 2014. Saat mengikuti proses penghitungan suara di Papua, jumlah suara sah dan tidak sah jika dijumlah tidak sama dengan jumlah pemilih.

Saat ia menyampaikan kepada saksi. Namun, saksi tersebut hanya tersenyum dan memberikan jawaban yang membuatnya miris.

"Sudah lah biarkan saja, ini Papua," kata Titi meniru jawaban saksi pemungutan suara tersebut.

Ia menegaskan, sudah saatnya negara ini mengubah paradigma selama ini bahwa segala masalah pemilu di Papua dianggap wajar.

"Kami ingin ubah paradigma itu bahwa untuk proses demokrasi dan politik, Papua tidak ada bedanya dengan daerah-daerah lain," ujar Titi.

Keamanan diperkuat