Ginandjar: Ada Friksi di Golkar Sepanjang Sejarah, tapi Tak Pernah Seperti Sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita mengatakan, friksi yang terjadi di tubuh Partai Golkar sudah berkali-kali terjadi. Namun, baru kali ini Golkar nyaris terbelah dua akibat persoalan konflik internal.

"Tentu ada friksi (di Golkar) sepanjang sejarah, tapi tak pernah seperti sekarang. Dulu ada yang bentuk partai sendiri," kata Ginanjar usai bertemu dengan politisi muda Golkar di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2015).

Dalam sejarah Golkar, perpecahan partai itu akibat penyelenggaraan musyawarah nasional. (baca: Agun: Elite Golkar Harus Utamakan Kader Muda)

Pada tahun 1999, lahir sempalan Golkar, yakni Partai Keadilan dan Persatuan, sebelum berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Selanjutnya, pasca-Munas 2004, lahir Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hanura. Dua calon ketua umum Golkar yang gagal saat itu, Prabowo Subianto dan Wiranto, menjadi inisiator berdirinya kedua partai itu.

Terakhir, saat Munas 2009, giliran Surya Paloh yang keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Nasdem. Paloh keluar setelah gagal menjadi ketua umum Golkar. (baca: Muladi: Putusan MA soal Golkar Buyarkan Harapan Para Kader)

"Sekarang membelah Golkar jadi dua dan dikhawatirkan berdampak buruk di masa depannya, baik pada Golkar serta bangsa serta negara," ujarnya.

Ginanjar menambahkan, konflik yang terjadi saat ini tidak terlepas akibat adanya perbedaan pandangan politik ketika Pemilu Presiden 2014. (baca: Rekonsiliasi Golkar, Agung Laksono Bisa Rangkap Wakil Ketum dan Ketua Harian)

Ginanjar pun berharap agar konflik ini segera berakhir, dan dua DPP Partai Golkar yang terbentuk pascamunas dapat bersatu.

"Pilpres sekarang sudah selesai, konflik harusnya sudah selesai juga. Karena konflik ini berlanjut pun tak akan mengubah hasil pilpres," tegasnya.

Ditengah upaya rekonsiliasi partai, sebagian internal Golkar mendorong digelarnya munas untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan. Namun, sebagian lagi menolak usulan tersebut. (baca: Kata Aburizal, Waktu Munas Tergantung DPD I Golkar)