Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Terima Politik Uang, Masyarakat Beralasan "Rezeki Tidak Boleh Ditolak"

Kompas.com - 05/11/2015, 15:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Situasi memprihatinkan muncul menjelang pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015. Pasalnya, masyarakat mulai terbiasa menerima uang dari kandidat dan tim kampanyenya. Mayoritas masyarakat beralasan bahwa rezeki tidak bisa ditolak sehingga mereka mau menerima uang itu.

"Apa alasan menerima. (Yang paling tinggi) rezeki tidak boleh ditolak," ujar peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (5/11/2015).

FFH mengambil sampel di Lamongan dan Mojokerto, Jawa Timur, sebagai daerah yang dianggap representatif terhadap pelaksanaan pilkada serentak. (Baca: Ironis, Masyarakat Kini Siap Terima Politik Uang di Pilkada Serentak)

Survei dilakukan pada tangal 12-29 Oktober 2015 di 25 kecamatan di Kabupaten Lamongan dan tanggal 14 September-14 Oktober 2015 di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Total sampel yang diambil dari kedua kabupaten itu adalah 800 responden dengan metode multistage random sampling.

Untuk di Kabupaten Lamongan, jumlah masyarakat yang menjawab alasan "rezeki tidak bisa ditolak" sejumlah 15,8 persen. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto, angkanya lebih tinggi, yaitu 33,5 persen.

Pada urutan berikutnya di Kabupaten Lamongan secara berturut-turut adalah alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (10 persen), menerima saja (9,3 persen), dan untuk ganti uang kerja (7,3 persen).

Sementara di Kabupaten Mojokerto, alasan lain yang juga tinggi adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (12,3 persen) dan ongkos mencoblos (5,8 persen).

"Yang menolak memang sangat sedikit," kata Dian.

Untuk Kabupaten Lamongan, alasan tertinggi tidak menerima pemberian uang adalah karena tidak mau disuap sebanyak 5 persen dan Kabupaten Mojokerto sebanyak 6 persen.

Adapun margin of error pada survei itu adalah 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com