Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Berharap Kota Ramah HAM Diterapkan di Seluruh Indonesia

Kompas.com - 04/11/2015, 14:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Hukum dan HAM RI,  International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), dan Lembaga Stufi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) akan menyelenggarakan Konferensi Nasional tentang Human Rights City (Kota Ramah HAM).

Konferensi tersebut akan dilaksanakan di Jakarta pada 25 dan 26 November 2015 dengan tujuan mengkampanyekan sekaligus mengimplementasikan Kota Ramah HAM atau kota peduli HAM.

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu didorong agar proaktif dalam upaya mengimplementasikan prinsip HAM, salah satunya dalam membuat kebijakan-kebijakan daerah. Ia menambahkan, ada kecenderungan yang terjadi di Indonesia bahwa sebagian besar pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya yang diadukan ke Komnas HAM, melibatkan pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, kami berkepentingan untuk mendorong ke depan agar para pemimpin-pemimpin daerah nanti betul-betul memiliki komitmen dalam upaya menegakkan prinsip HAM," ujar Nurkhoiron, dalam konferensi pers, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (4/11/2015). 

Pada kesempatan yang sama, Manajer Advokasi INFID, Beka Ulung Hapsara menjelaskan, isu Kota HAM ini didasarkan oleh pembentukan Forum Kota Ramah HAM Sedunia (WHRCF) yang diselenggarakan di Gwangju, Korea Selatan sejak 2010.

Kabupaten Wonosobo dan Infid telah berpartisipasi sejak 2013. Oleh karena itu, Beka berharap, dengan konferensi nasional tentang kota ramah HAM, inisiatif-inisiatif pemerintah daerah terkait pemenuhan HAM tidak hanya dilakukan di Wonosobo.

"Kami mendorong Kabupaten, Kota untuk peduli HAM. Inisiatif bagusnya, misalnya, seperti Wonosobo. Toleransinya benar-benar terjaga di sana," kata Beka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com