Kompas.com - 31/10/2015, 11:31 WIB
Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2015). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOBuruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2015).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak dua anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Gempita Hutapea dan Obed Sakti Luitnan diduga jadi korban kekerasan oknum kepolisian, Jumat (30/10/2015) kemarin. Mereka tengah mengawal aksi unjuk rasa buruh di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan kedua anggotanya dipukul dan diseret hingga luka-luka. 

"Kejadian bermula ketika polisi hendak membubarkan aksi massa. Tigor dan Obed, yang saat itu sedang bertugas mendampingi aksi massa buruh, juga ikut dipukul oleh polisi ketika sedang menggunakan telepon genggamnya untuk mendokumentasikan aksi," kata Alghiffari, kepada wartawan, Sabtu (31/10/2015). 

Selain dipukul, lanjut dia, oknum polisi juga menyeret keduanya ke dalam mobil. Meski telah dijelaskan sebagai pendamping buruh, kata Alghiffari, keduanya tetap dipukul ketika di dalam mobil.

Tigor dan Obed pun dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Selain itu, juga ada 23 buruh yang ditangkap.

"Mereka ditangkap dengan brutal, diseret, dipukul, bahkan hingga kepalanya robek. Tidak hanya badan, mobil komando buruh pun dirusak oleh (oknum) polisi," kata Alghiffari. 

Atas tindakan ini, Alghiffari menyebut kepolisian tidak menerapkan standar HAM dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juncto Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.

Oknum polisi, lanjut dia, justru memicu terjadinya kerusuhan.

"Ini tindakan brutal kepolisian," kata Alghiffari.

LBH Jakarta pun menuntut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian untuk membebaskan Tigor, Obed, serta 23 buruh lainnya. Ia juga menuntut agar Kapolda menindak tegas anggota polisi yang diduga melakukan kekerasan terhadap Tigor, Obed, dan 23 buruh lainnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal belum menjawab ketika dikonfirmasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X