Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Akui Ada "Calo" Pemondokan dalam Penyelenggaraan Haji Era Suryadharma

Kompas.com - 28/10/2015, 18:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Nahel Al Ahyar, staf bagian keuangan Kantor Urusan Haji di Jeddah, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi penyelenggaraan haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Nahel mengatakan, tugasnya untuk membayar biaya pemondokan, katering, dan hotel transit untuk jamaah haji.

Dalam kesaksiannya, Nahel mengaku pernah membayarkan sejumlah uang untuk biaya pemondokan melalui orang bernama Saleh Salim Badegel. Belakangan baru diketahui Nahel bahwa Saleh merupakan calo dalam pengadaan pemondokan. |

"Saat itu saya tidak tahu (calo). Pas pemeriksaan (di KPK) baru tahu," ujar Nahel di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Nahel mengatakan, pada tahun 2012, Saleh mendatanginya untuk mendampingi perusahaan penyedia pemondokan. Setahu Nahel, saat itu Saleh bekerja untuk perusahaan tersebut.

Setelah terjadinya kesepakatan harga, kantor urusan haji membayarkan biaya pemondokan menggunakan cek dengan kurs riyal Arab Saudi.

"Cek atas nama yang dikontrak, tapi yang menerima Saleh Badegel," kata Nahel.

Menjelang hari raya Idul Fitri, Nahel mengaku menerima uang dari Saleh sebesar 2.500 riyal Arab Saudi. Saat itu, Nahel menganggap pemberian Saleh sebagai hadiah biasa menjelang lebaran.

"Dia pernah kasih saya uang tapi bukan cek. Ada pernah sebelum lebaran idul fitri, sesudah itu di akhir sehabis operasional," kata Nahel.

Selain Saleh, Nahel juga menyebut adanya calo lain bernama Abdul Halim, Ujang, dan Hasanudin Asmat. Dari Ujang pun Nahel menerima 2.500 riyal Arab Saudi dan dari Abdul sebesar 3.000 riyal Arab Saudi usai pembayaran dilunasi.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Saleh Salim Badegel merupakan orang yang mewakili anggota Komisi VIII dalam penyewaan perumahan di Arab Saudi.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR-RI yang diwakili oleh Hasrul Azwar menyerahkan beberapa nama majmuah kepada Mohammad Syairozi Dimyathi untuk disewa dan dipergunakan sebagai penyedia perumahan jemaah haji. Di antaranya Majmuah Mubarak, Mukhtaroh, Majd Al Khomri dan Majmuah Ilyas.

Hasrul pun memperkenalkan Dimyathi dengan Saleh. Setelah pertemuan tersebut, Saleh, Hasrul beserta anggota Komisi VIII lainnya yaitu Chaerunnisa, Jazuli Juwaini, Zulkarnaen Djabar, dan Said Abdullah melakukan pertemuan membahas fee.

Disepakati bahwa fee untuk anggota Poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah 30 riyal Arab Saudi perjemaah dan di Jeddah sejumlah 20 riyal Arab Saudi perjemaah.

Sekitar bulan April 2012, Hasrul kembali menyerahkan nama-nama majmuah penyedia perumahan di Madinah kepada Subhan Cholid selaku Wakil Ketua Tim Penyewaan Perumahan agar disewa dan dipergunakan sebagai perumahan serta hotel transito jemaah haji Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com