Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Minta Bantuan AS, Kanada, dan Perancis Atasi Asap

Kompas.com - 23/10/2015, 14:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sejumlah negara menarik bantuannya dalam pemadaman kabut asap, Pemerintah Indonesia kini mulai mendekati tiga negara untuk bisa meminjam armada pesawat dari Amerika Serikat, Kanada, Perancis.

Pesawat udara yang dibutuhkan dari negara-negara itu akan dimanfaatkan untuk upaya water bombing.

"Kami sedang approach Kanada, Amerika, dan juga Perancis. Jenisnya yang sekarang kita fokus BE 200, pelican, air tractor. Yang bombardier saya kira dari Kanada, karena mereka sangat maju," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Dia mengungkapkan, saat ini sudah ada sembilan armada pesawat udara yang sudah beroperasi. (baca: Luhut: Api Tak Mungkin Bisa Dipadamkan Tiga Minggu ke Depan)

Dengan tambahan minimal lima unit pesawat BE200, sebut Luhut, akan sangat membantu upaya pemadaman api.

Saat ini, dua pesawat bantuan dari pemerintah Rusia mulai beroperasi di Palembang, Sumatera Selatan. (baca: Enam Kapal Perang Disiapkan untuk Evakuasi Masyarakat di Daerah Asap)

Pesawat berjenis Beriev BE200 yang diturunkan Rusia adalah pesawat amfibi yang bergabung dengan satuan tugas udara bersama dua pesawat jenis air tractor 80.

Pesawat BE-200 ini bisa melakukan water bombing apabila material air dicampur dengan bahan kimi baik jenis AF31 atau pun Miracle Foam. (baca: Jokowi: Harus Keras soal Izin Gambut!)

Pesawat berbobot kosong 27.000 kilogram itu memiliki tangki khusus di dalam pesawat untuk pencampuran air. Kapasitas tangki itu mencapai 12.000 liter air.

Kedua pesawat Rusia itu menggantikan tugas pesawat Hercules C130 milik New South Wales Fire Service (Australia) dan Bombardier CL415 milik Malaysia Coast Guard yang ditarik kembali.

Hingga Kamis (22/10/2015), kondisi titik panas di sejumlah provinsi yang terkena dampak kebakaran hutan kian parah. (baca: Demokrat: Pemerintah Kurang Tanggap dan Terlambat Tangani Kabut Asap)

Provinsi-provinsi itu adalah Papua 744 hotspot, lalu Sumatera Selatan 703, Kalimantan Tengah 462, Kalimantan Barat 290, dan Kalimantan Timur 153.

Penderita ISPA pun kian bertambah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Juli hingga kini, tercatat penderita ISPA mencapai 450.431 jiwa. Di Riau (65.232), Jambi (90.747), Sumsel (101.332), Kalbar (43.477), Kalteng (52.213), dan Kalsel (97.430).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com