Ketua Banggar: DPR Tak Bisa Usulkan Dana Alokasi

Kompas.com - 23/10/2015, 09:57 WIB
Kawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menegaskan, DPR tidak bisa mengajukan usulan dana alokasi khusus. Dia bingung kenapa kewenangan ini tiba-tiba diatur dalam Pasal 12 ayat (2) RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, yang disahkan dalam rapat Panitia Kerja RUU APBN 2016, di Jakarta, Selasa (20/10/2015) lalu.

Dengan pasal itu, DPR berhak untuk mengusulkan dana alokasi khusus fisik, yang pagu anggarannya mencapai Rp 91,78 triliun. Bahkan, pengalokasian dana alokasi khusus reguler senilai Rp 57,57 triliun, yang porsinya paling besar, harus melalui usulan dari parlemen.

"Tidak boleh ada dana alokasi yang diusulkan DPR. Pengusulan dana semuanya harus dari pemerintah. RAPBN semuanya diusulkan pemerintah. Harus dihapus itu," kata Supit kepada Kompas.com, Jumat (23/10/2015).

Supit mengaku memang tidak hadir dalam rapat Panja tersebut sehingga tidak mengetahui bagaimana pasal itu bisa masuk kedalam RUU APBN. Rapat saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKB Jazilul Fawaids dan dihadiri oleh 16 Anggota.

Adapun pihak yang hadir mewakili pemerintah adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wismana Adi Suryabrata.

"Itu semata-mata kesalahan dari tim perumus. Tapi Itu redaksionalnya dari pemerintah. Saya juga bingung. Itu pasti dicabut," kata dia.

Penghapusan ini, menurut dia, akan dilakukan dalam rapat kerja selanjutnya antara Banggar dan pemerintah. Dalam rapat tersebut, dia juga akan mengkarifikasi kepada anggota lain dan pemerintah, bagaimana pasal tersebut bisa masuk ke RUU APBN.

Supit pun membantah ada skenario menyandera APBN 2016 jika pasal mengenai dana alokasi ini tidak diakomodir. RAPBN 2016 rencananya akan disahkan dalam paripurna pada 30 Oktober mendatang, sebelum masa reses. Jika gagal disahkan, maka pemerintah harus menggunakan APBN 2015.

"Saya sebagai Ketua Banggar akan hapus itu. Saya jamin," ujarnya.

Secara terpisah, seperti dikutip Harian Kompas, pemerintah juga sudah menyatakan akan menghapus pasal 12 itu.

"Dalam APBN, tugas mengusulkan adalah pemerintah. Artinya, Dewan tidak berwenang mengusulkan APBN. Hanya pemerintah. Tugas Dewan adalah membahas, kemudian menyampaikan pertimbangan dan masukan terhadap usulan pemerintah sampai pada kesimpulan dan kesepakatan bersama," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto yang juga hadir dalam keterangan pers itu, menambahkan, munculnya tambahan rumusan pada Pasal 12 berikut penjelasannya merupakan hasil diskusi panitia kerja transfer daerah. Hadiyanto adalah Koordinator Panitia Kerja Perumusan Draf RUU APBN 2016 dari pihak pemerintah yang menyepakati rumusan titipan DPR tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X