Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tak Lakukan "Reshuffle" karena Dorongan Parpol

Kompas.com - 20/10/2015, 17:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, satu tahun adalah waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi kinerja kabinet.

Ia menyarankan agar perombakan kabinet benar-benar berdasarkan hasil evaluasi, bukan karena dorongan partai politik.

"Reshuffle mungkin perlu, tetapi harus berhati-hati. Presiden harus menjelaskan alasannya kepada publik kenapa melalukan reshuffle," ujar Djayadi saat ditemui di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).

Menurut dia, jika reshuffle benar-benar dilakukan, maka pilihannya hanya mengurangi dan menambah jatah menteri dari partai politik, atau menambah dan mengurangi jatah menteri dari kalangan profesional. (Baca: PAN Ajukan Lima Nama Calon Menteri, Istana Sebut Jokowi Belum Bahas "Reshuffle")

Sejak awal, Jokowi berjanji kepada publik untuk tidak menjadikan formasi kabinet sebagai bagi-bagi kursi partai politik.

Jika mengurangi kalangan profesional dalam porsi kabinet, Jokowi akan mendapat kesan negatif dari publik. (baca: Agung Laksono: Jangan Sedikit-sedikit "Reshuffle")

Sementara itu, jika pergantian dilakukan terhadap menteri dari partai politik, maka Jokowi perlu bersiap mengelola agar tidak terjadi kegaduhan politik akibat jatah partai yang berkurang.

Wacana reshuffle muncul setelah PAN berbalik mendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto sebelumnya mengatakan, partainya telah menyodorkan lima nama calon menteri kepada Presiden.

Totok memastikan bahwa kelima nama itu dapat membantu Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahannya. (Baca: PAN Sodorkan Lima Nama Calon Menteri ke Jokowi)

Secara terpisah, politisi PAN, Muslim Ayub, memastikan bahwa kelima nama yang disodorkan oleh PAN itu atas permintaan langsung dari Jokowi. Ayub enggan menyebutkan secara pasti siapa saja dan disiapkan untuk posisi apa saja kelima nama itu.

"Belum tahu pastinya. Ada kemungkinan mengarah ke Menkumham atau Jaksa Agung, tetapi itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden," ucap dia. (baca: Siapkan Kader di Pemerintahan, PAN Ingin Segera Ada "Reshuffle")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com