JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengutarakan beberapa catatan mengenai program bela negara. Salah satunya, bahwa bela negara tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan oleh setiap warga negara.
"Saat ini, ada banyak pelanggaran tugas-tugas negara dan ketiadaan negara. Akibatnya, banyak penurunan kualitas hak dan kondisi setiap warga negara. Apa dengan kondisi seperti ini lalu negara menuntut setiap orang untuk bela negara?" ujar Koordinator Kontras Haris Azhar, kepada Kompas.com, Jumat (16/10/2015).
Menurut Haris, kekuatan sebuah bangsa ditentukan oleh banyak aspek, misalnya soal integritas pemimpin, kekuatan ekonomi yang merata, fasilitas publik yang efektif dan efisien.
Selain itu, pemerataan informasi, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, hingga akses dan penyediaan teknologi pendidikan bagi anak-anak.
Jika hal-hal tersebut terpenuhi, menurut Haris, setiap warga negara tanpa dipaksa akan cinta dan bangga dengan negaranya. Dengan demikian, rasa tanggung jawab untuk membela negara akan timbul dengan sendirinya.
Selain itu, menurut Haris, setiap orang sesuai profesinya sebenarnya memiliki cara berbeda-beda dalam mengekspresikan bela negara.
Berbagai aspek misalnya seperti demonstrasi, ekonomi kreatif, aktivitas hiburan, kelompok hobi dan berbagai bidang lainnya.
Untuk itu, ketimbang memaksakan warga negara mengikuti pelatihan bergaya militer, menurut Haris, pemerintah sebaiknya mulai mendukung masyarakat berperan aktif dalam ruang publik.
Caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan menaikan taraf ekonomi rakyat kecil.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
