Soal Wacana "Reshuffle" Jilid II, PDI-P Berharap Jokowi Hindari Risiko Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati jika ingin melakukan perombakan kabinet jilid II.

Hal itu ia sampaikan menanggapi sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbalik mendukung pemerintah dan berharap dapat masuk dalam kabinet.

Hasto menuturkan, perombakan kabinet harus dilakukan dengan memperhitungkan risiko politiknya. Ia berharap Presiden lebih baik fokus pada perbaikan ekonomi nasional dengan susunan kabinet yang dinilai semakin solid.

"Dalam situasi sekarang memang lebih baik kita bicara bagaimana pemerintah secara serius menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan di sektor perekonomian," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Hasto melanjutkan, perbaikan ekonomi perlu didukung dengan terwujudnya stabilitas politik dan kepastian hukum. Ia menjamin, PDI-P akan mendukung penuh semua program pemerintah yang memberi harapan pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

"Kita menghindari risiko-risiko politik yang tidak perlu," katanya.

Meski demikian, Hasto menyadari Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif melakukan perombakan kabinet. Dirinya hanya berharap keputusan itu dipertimbangkan dengan matang dan tidak mengganggu kepentingan nasional.

"Sekiranya reshuffle akan dijalankan Presiden itu didasarkan pertimbangan matang untuk memperkuat konsolidasi pemerintah dengan DPR," kata Hasto.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto sebelumnya menilai, setahun kinerja pemerintahan masih belum maksimal. Sebagai partai yang baru masuk mendukung pemerintahan, PAN siap untuk membantu, salah satunya dengan menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri dalam kabinet kerja.

"Rakyat tidak puas dari ekspektasi selama ini, baik dari sisi ekonomi, penegakan hukum, dan bidang politik," kata Yandri saat dihubungi.

Kendati demikian, lanjut Yandri, satu tahun bukan lah waktu yang cukup untuk memvonis atas keberhasilan suatu pemerintahan. Masih ada empat tahun tersisa untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. (baca: Rakyat Tak Puas Kinerja Kabinet, PAN Siapkan Menteri)

PAN, menurut Yandri, sudah mempersiapkan nama-nama yang layak untuk diajukan sebagai menteri.