Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lino Akui Kirim Furnitur ke Rumah Dinas Rini Soemarno

Kompas.com - 13/10/2015, 16:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino mengaku telah mengirimkan sejumlah furnitur ke rumah dinas Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Namun, dia menegaskan hal tersebut bukanlah sebuah bentuk gratifikasi. Lino menjelaskan bahwa rumah dinas Menteri BUMN itu sudah tidak ditempati sejak kepemimpinan menteri sebelumnya, Dahlan Iskan.

Saat Rini menjabat, dia juga memilih untuk tidak menempati rumah dinas itu. Akibatnya, rumah itu kosong dan tidak memiliki furnitur. Namun, kemudian, ada tawaran dari Rini Soemarno agar persatuan ibu-ibu BUMN yang diketuai oleh istri Lino menggunakan rumah itu untuk menjalankan kegiatannya. Selama ini, aktivitas mereka selalu dilakukan di kantor Kementerian BUMN.

"Istri saya ambil inisiatif ke sana, lihat nggak ada meja, nggak ada kursi. Dia pinjam dari kantor kami di Tanjung Priok," kata Lino kepada Kompas.com saat ditemui di kantornya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/10/2015).

Selain furnitur, dia melanjutkan, ada pula 12 lukisan yang dikirim ke rumah dinas itu. Lukisan tersebut merupakan benda milik istrinya. Menurut Lino, nantinya barang-barang itu akan ditarik jika istrinya sudah tidak menjalankan kegiatan lagi di sana.

"Bukan pemberian ke Bu Rini pribadi. Gratifikasi itu kan kalau untuk pribadi," ucapnya.

Lino pun melaporkan balik politisi PDI-P, Masinton Pasaribu, yang melaporkannya ke KPK atas dugaan pemberian gratifikasi ini. Lino merasa nama baiknya sudah dicemarkan atas laporan itu.

"Ini agar jangan ada lagi orang yang melapor seenaknya. Nanti dia harus membuktikan tuduhannya di pengadilan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com