Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton Pasaribu Di-"blacklist" dari Koalisi Bersih 2014

Kompas.com - 12/10/2015, 16:31 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dikeluarkan dari daftar Koalisi Bersih 2014 yang diinisiasi gabungan organisasi masyarakat sipil. Nama Masinton masuk daftar hitam karena dianggap mengkhianati agenda pemberantasan korupsi sejak terpilih sebagai anggota Dewan pada Pemilu Legislatif 2014 lalu.

"Masinton mengkhianati agenda bersih 2014. Ini bukan soal memenangkan caleg dalam pemilu, tapi bagaimana mereka memperjuangkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut kami, Masinton sudah mengkhianati itu," ujar Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Setidaknya, terdapat tiga peristiwa yang menunjukkan Masinton sudah berlawanan dengan semangat Koalisi Bersih. Pertama, saat Masinton ikut mendesak Presiden Joko Widodo untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Padahal, KPK telah memberikan catatan bahwa Budi memiliki rekam jejak keuangan yang mencurigakan. Peristiwa kedua terjadi saat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjerat dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ke dalam kasus hukum. Selain itu, saat Bareskrim menetapkan dua pimpinan Komisi Yudisial, yakni Suparman Marzuki dan Taufiqqurahman Syahuri sebagai tersangka, atas laporan hakim Sarpin Rizaldi.

"Masinton tidak kami dengar memperjuangkan kriminalisasi terhadap BW, AS, dan Novel Baswedan, serta dua Komisioner KY. Padahal, itu bagian dari upaya memberantas kriminalisasi," kata Donal.

Terakhir, yang sangat menjadi pertimbangan dan tidak dapat ditoleransi adalah desakan dan inisiasi Masinton agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Masinton dianggap telah mengecewakan dan berniat untuk melemahkan institusi KPK.

Pada Pemilihan Legislatif 2014, gabungan organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Walhi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Kontras, dan Yappika, mengeluarkan daftar lebih dari 100 nama caleg yang patut dianggap bersih dalam situs web. Saat itu Masinton merupakan salah satu caleg yang dinyatakan bersih dari indikasi korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com