Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Surati Sultan Kelantan soal Wilfrida Soik

Kompas.com - 10/10/2015, 15:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Migrant Care Malaysia meminta Presiden Joko Widodo untuk mengirimkan surat kepada Sultan Kelantan agar mengampuni Tenaga Kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur Wilfrida Soik.

Meskipun dinyatakan bebas dari ancaman hukuman mati di Pengadilan Tinggi Kelantan, Malaysia, Selasa (25/8/2015), Wilfrida belum dapat kembali ke Tanah Air. Ia masih harus memperoleh pengampunan dari Sultan Kelantan.

"Kita juga memohon supaya Pemerintah Indonesia segera menghadap ke Sultan di sana supaya pada hari ulang tahun Sultan November ini, Sultan akan mengeluarkan pengampunan supaya dia (Wilfrida) boleh pulang ke Atambua. Ini suatu rayuan saya. Saya juga memohon kepada Presiden untuk menyurati Sultan Kelantan," kata perwakilan Migrant Care Malaysia Alex Ong di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Hingga kini, Wilfrida yang mengalami gangguan kejiwaan itu ditahan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru, menunggu pengampunan dari Sultan Kelantan.

Sesuai hukum acara pidana di Malaysia, Wilfrida harus melanjutkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru hingga dokter menyatakan dia sembuh secara total.

Penilaian dokter atas kondisi kejiwaan Wilfrida selanjutnya akan disampaikan kepada Sultan Kelantan sebagai bahan pertimbangan pemberian pengampunan.

Pengurus Perkumpulan Panca Karsa Mataram Endang Susilowati lantas mencontohkan langkah diplomasi Presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono dalam membebaskan tenaga kerja asal Sumbawa yang terancam hukuman mati di Malaysia.

Ketika itu, menurut dia, SBY langsung mengirimkan surat kepada Pemerintah Malaysia sehingga hukuman buruh migran itu dikurangi menjadi hukuman seumur hidup dari semula digantung sampai mati.

"Kalau melihat prinsip Nawa Cita, Negara harus hadir. Pemerintah Indonesia harus melakukan diplomasi politik karena yang dari Taliwang, Sumbawa, itu dulu sudah ada tanggalnya untuk digantung, digantung sampai mati. Sudah ada tanggalnya pada 2013, tetapi diplomasi politik memang sangat penting sekali. SBY langsung bersurat ke Malaysia dan hukumannya bisa jadi seumur hidup," tutur Endang.

Adapun Wilfrida Soik telah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya. Putusan tersebut memperkuat keputusan Mahkamah Tinggi Kota Bharu yang menyatakan Walfrida tidak bersalah melakukan pembunuhan atas dasar tindakan yang dilakukannya karena dianggap mengalami gangguan kejiwaan.

Terbebasnya Walfrida Soik dari hukuman penjara karena jaksa menarik banding atas putusan Mahkamah Tinggi Kota Bahru. Dengan demikian, maka proses hukum terhadap Walfrida Soik telah berkekuatan hukum tetap.

Duta besar RI di Malaysia, Herman Prayitno sebelumnya menyampaikan bahwa KBRI Malaysia akan mengirimkan surat permohonan pengampunan kepada Sultan Kelantan untuk mempercepat pembebasan Wilfrida.

Sebelumnya Walfrida dituntut hukuman mati atas kasus pembunuhan majikannya yang dilakukan pada Desember 2010. Ia merupakan korban perdagangan orang yang dikirim ke Malaysia secara ilegal. Saat dikirim ke Malaysia, Walfrida masih di bawah umur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com