Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vonis Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera bagi Pelaku

Kompas.com - 10/10/2015, 02:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Vonis hukuman mati masih digunakan pemerintah untuk menegakkan hukum. Pro dan kontra mengenai eksekusi mati itu mengemuka ketika diberlakukan pada 14 korban terpidana mati di bulan Januari dan Mei 2015.

Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai praktik vonis mati justru tak efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

"Kalau berkaca pada kasus terorisme, apakah yang melakukan pengeboman layak divonis mati? Apakah dengan divonisnya terpidana terorisme kasus pengeboman akan berhenti? Tidak kan? Tidak pernah ada efek jera," kata Tim Divisi Pembelaan Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia, di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Menurut Putri, banyak yang belum memahami apakah orang-orang yang divonis mati tersebut benar-benar melakukan tindak kejahatan yang harus dilakukan secara berat. Jila memang orang-orang tersebut terbukti melakukan kejahatan berat seperti mengedarkan narkoba atau pembunuhan berencana, belum tentu pula proses hukum yang dilakukan sudah benar. 

Belum transparan

Putri menilai proses hukum yang dilakukan pemeritah belum transparan. Proses hukum yang dilakukan kepolisian cenderung tertutup dan tidak memberi akses luas pada masyarakat. "Yang dimunculkan adalah subjektivitas bahwa memang benar dia yang melakukan tindakan pembunuhan dan sebagainya," ucap Putri.

Vonis yang tepat, menurut Putri, adalah hukuman seumur hidup, namun disesuaikan dengan derajat keterlibatan tersangka. Aparat Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan harus melakukan proses hukum yang sesuai, apakah sesuai dengan tindakan yang dilakukan tersangka atau tidak.

"Hukuman mati tidak jadi solusi karena hukuman yang diberlakukan hingga saat ini belum sesuai proses hukum yang benar, banyak dipaksakan. Kita bisa bilang ini pemidaan yang dipaksakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com