Pemerintah Akan Berkoordinasi Sikapi Rencana Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Enam fraksi di DPR tengah mengusulkan agar draf RUU KPK itu masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015 dan diusulkan sebagai inisiasi DPR.

"Kami akan segera mengomunikasikannya dengan Menkumham," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Pratikno perlu berkoordinasi dengan Menkumham untuk mendapatkan perkembangan dari rencana revisi UU itu. Sejauh ini, kata Pratikno, Presiden Joko Widodo belum memberikan arahan secara resmi. "Saya akan cek ke Kemenkumham," ujarnya.

Ada enam fraksi di DPR yang mengusulkan perubahan UU KPK saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015) kemarin. Fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, dan Golkar. Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian, antara lain KPK diusulkan untuk tidak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK juga dilarang menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar.

Selain itu, KPK diusulkan hanya memiliki masa keberadaan selama 12 tahun. Fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan. Ada juga usulan bahwa hanya pegawai negeri sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK.