Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Diminta Segera Ajukan Nama Anggotanya yang Masuk Pansus Pelindo II

Kompas.com - 06/10/2015, 11:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta fraksi-fraksi segera mengirimkan nama-nama yang diajukan menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II sehingga Pansus yang baru dibentuk tersebut bisa secepatnya bekerja.

"Pansus Pelindo adalah usulan beberapa rekan terutama dari Komisi III tapi sekarang sudah dibawa jd Pansus, yang berarti melibatkan semua anggota dewan dan fraksi. Ini diperlukan suatu kecepatan dan ketepatan," ujar Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (6/10/2015).

Agus berharap, dengan terbentuknya Pansus tersebut, kasus tersebut dapat dilihat secara lebih jelas dan fokus.

"Mudah-mudahan bisa lebih mempercepat dan jadi terang benderang siapa yang benar dan salah, terutama Dwelling Time," tambah dia.

Diharapkan, untuk ke depannya kasus serupa bisa dihindari dan pelayanan Dwelling Time bisa sesuai aturan. Untuk mekanisme pembentukan Pansus, Agus menjelaskan, secepatnya seluruh fraksi mengirimkan anggota-anggotanya dengan jumlah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) kemudian dibagi secara proporsional dengan perolehan kursi yang ada di DPR.

"Misalnya PDI Perjuangan. Berarti dia terbanyak yang ada dalam Pansus tersebut. Kedua, misalnya Golkar, Gerindra. Mengikuti seluruh komposisi yang ada di DPR RI ini," kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Setelah terbentuk, Agus menambahkan, maka akan disampaikan ke pimpinan untuk kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna, termasuk daftar nama Pansus. Pada saat itu pula Pansus dapat mulai melaksanakan kegiatannya. Kegiatan tersebut, menurut dia, dapat dimulai dari pemanggilan pihak-pihak dari institusi terkait.

"Kalau kementrian, BUMN kelihatannya pasti jelas. Karna Pelindo II koordinasinya dengan BUMN. Dirut Pelindo II juga pasti jelas," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com